Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku Pemkot Solo tak lagi punya anggaran tambahan untuk protokol kesehatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Atas dasar itulah, ia sepakat jika Pilkada Solo 9 Desember mendatang ditunda.
Sebelumnya Pemkot Solo sudah menganggarkan Rp 15 miliar untuk Pilkada lewat KPU Solo. Tapi anggaran itu harus ditambah Rp 11,1 miliar akibat pandemi Covid-19.
Advertisement
"Sekalian anggaran dipenuhi tahun depan karena 2020 masih pandemi. Kami nggak bisa memenuhi permintaan tambahan anggaran untuk KPU," kata dia saat ditemui wartawan, Jumat, 26 Juni 2020.
Pilkada Serentak 2020 awalnya dijadwalkan pada 23 September. Namun, karena pandemi Covid-19, DPR, pemerintah, dan KPU sepakat mengundurnya ke tanggal 9 Desember.
KPU menyanggupi asal ada tambahan anggaran untuk melengkapi penyelenggara dengan protokol kesehatan. KPU dan Bawaslu mengajukan Rp 1,024 triliun kepada pemerintah, sementara KPU Solo mengajukan Rp 10 miliar lebih untuk anggaran protokol kesehatan Pilkada
"Nah, kalau anggaran senilai itu enggak diwujudkan pemerintah pusat, KPU infonya bisa menunda Pilkada serentak seluruhnya. Tapi kalau anggaran itu cair, tapi daerah tidak bisa memberi tambahan anggaran, daerah tertentu bisa menunda. Makanya, ini tergantung KPU-nya bagaimana," beber Rudy.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tidak Akan Merugikan Paslon
Lebih lanjut Rudy mengatakan, bahwa Pemkot benar-benar tidak punya uang karena ada banyak kepentingan mendesak. Misalnya membayar BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Penundaan Pilkada karena ketiadaan anggaran protokol kesehatan tidak akan merugikan pasangan calon yang akan berlaga termasuk di Solo," lanjut Rudy.
"Kalau boleh, ya ditunda, agar petugasnya aman. Kita lihat saja penambahan [kasus positif Covid-19] per hari 1.000 lebih. Bagaimana ke depan? Gelombang-gelombang yang terjadi seperti apa, kita belum bisa memperkirakan," ucapnya.
Simak berita Solopos.com lainnya di sini
Advertisement
