Menteri Teten Ingin Koperasi Jadi Lembaga Keuangan Kepercayaan Masyarakat

Kementerian Koperasi dan UKM mendorong dan meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi koperasi dan UMKM dalam pembangunan nasional.

oleh Tira Santia diperbarui 30 Jun 2020, 14:13 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong dan meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi koperasi dan UMKM dalam pembangunan nasional. Selain itu kementerian juga ingin melahirkan lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM.

“Ini menjadi target kita, lalu koordinasi sektoral mendukung koperasi dan UMKM, kita tahu yang mengurus UMKM itu ada 18 kementerian. Nah ke depan kita ingin membangun dan mempertegas lagi bahwa untuk membangun koperasi dan UMKM ini menjadi kekuatan ekonomi nasional,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam acara Pembukaan RAT KSP Kopdit Obor Mas, Selasa (30/6/2020).

Oleh sebab itu, diperlukan ekosistem untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Ekosistem ini harus memberikan kesempatan bagi koperasi dan UMKM untuk mengakses pasar lebih luas lagi, baik pasar dalam negeri maupun pasal di luar negeri.

Lalu perlu juga mengembangkan kewirausahaan agar bisa naik kelas. Ini perlu terhubung dengan ekosistem pembiayaan dan ekosistem kewirausahaan serta pasar. Pihaknya juga ingin mempercepat akselerasi pembiayaan dan prestasi.

“Tahun ini LPDB kami putuskan 100 persen relaksasi untuk koperasi, dan kami terus melanjutkan standar pembiayaan untuk UMKM lewat koperasi,” ujarnya.

Teten mengajukan kepada kementerian Keuangan untuk menambah investasi di LPDB karena situasi lagi sulit. Teten mengatakan baru dapat tambahan Rp 1 triliun untuk dana LPDB.

“Ini belum turun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) katanya, sehingga sekarang dalam program relaksasi menggunakan dana yang ada di LPDB,” Ucap Teten.

 


Koperasi yang Baik

BRI memberikan bantuan ke UMKM dalam bentuk KUR.

Selain itu, menurutnya penting juga untuk koperasi memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha saat ini. Misalnya untuk korporasi sudah ada indeks yang tiap tahun dikeluarkan World Bank untuk mengukur kemudahan kesempatan usaha. Namun untuk Koperasi dan UMKM juga harus punya, bukan hanya untuk korporasi besar saja.

“Kira-kira garis besar kebijakan kami seperti itu, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menghadirkan koperasi yang baik, koperasi yang sehat dan koperasi yang tumbuh, kita perlu model. Apalagi saat ini koperasi nama baik koperasi itu tidak seharum yang kita bayangkan dan yang dicita-citakan,” ujarnya.

Demikian Kementerian Koperasi dan UKM membutuhkan model Koperasi yang bisa dijadikan contoh bagi korporasi di berbagai daerah, sehingga bisa menghadirkan koperasi sebagai alternatif bagi masyarakat sebagai pilihan nasional untuk berusaha.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya