Liputan6.com, Balikpapan - Kementerian Dalam Negeri memberikan bantuan sebesar Rp 1,7 miliar kepada KPU Kota Balikpapan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan untuk kegiatan dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Anggaran yang kita ajukan ke Pemerintah melalui KPU RI sebesar Rp 13,5 miliar. Dari jumlah itu, sudah cair Rp 1,7 miliar. Dana itu pun dipakai untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan awal," kata Ketua KPUD Balikpapan Noor Thoha dilansir Antara, Rabu (1/7/2020).
Advertisement
Karena situasinya mendesak, maka pengadaan APD dilakukan secara swakelola maupun penunjukkan langsung (PL).
"Karena kalau dilelang keburu habis kegiatannya, baru mau ketemu pemenangnya," kata Thoha.
Hal itu menurut Toha akan tergantung dari kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan membantu untuk pengadaan APD.
"Kan belum tentu semua dipenuhi, tergantung dari daerah. Kalau daerah lain face shield nya ditanggung daerah," jelasnya.
Menurut Thoha, sejauh ini Pemerintah Kota Balikpapan membantu untuk rapid test. Bahkan dalam waktu dekat 132 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menjalani rapid test gratis.
"Ya PPK PPS nanti di rapid gratis, berarti anggaran itu kan keluar PPK PPS jumlahnya 132. Kita sudah bersurat, Dinas Kesehatan sudah menjadwalkan," ujar Thoha.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Terapkan Protokol Kesehatan Ketat
Dia menambahkan, sejak mulai aktivitas, yakni pelantikkan anggota PPS pekan kemarin, dalam masa pandemi COVID-19, semua kegiatan dan tahapan KPU Kota Balikpapan menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Mulai pelantikkan kemarin protokol COVID-19 sudah melekat. Masker, disinfektan, sarung tangan, face shield itu semua kita adakan," jelasnya.
Pilkada Balikpapan ditunda sampai akhir tahun. Saat ini masih dalam tahapan penentuan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
Advertisement
