Pemerintah Matangkan Rencana Atasi Kebakaran Hutan di Tengah Pandemi Covid-19

Mahfud Md meminta kebakaran hutan dan lahan tidak boleh diabaikan. Di tengah wabah pandemi Covid-19, keduanya harus dihadapi serius.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 02 Jul 2020, 15:56 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md memberikan paparan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Mahfud Md mengklaim luas kebakaran hutan pada 2019 berkurang hingga 1,5 juta hektare dibanding pada 2015. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah pandemi Covid-19. Rencana penanganannya kian dimatangkan seiring puncak musim kemarau yang terjadi Juli-Oktober ini.

"Memasuki musim kemarau yang diperkirakan akan berpuncak nanti pada Juli sampai Oktober kita harus mengantisipasi. Apa yang kami harus lakukan, langkah-langkah koordinatif untuk antisipsi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla," kata Menko Polhukam Mahfud Md usai Rakor dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (2/7/2020).

Menurut dia, rencana ini perlu dimatangkan, agar tak ada yang lupa akan bencana yang selalu terjadi di Indonesia ketika musim kemarau tiba.

"Bencana Karhutla tidak boleh dilupakan atau diabaikan. Misalnya karena kita sekarang ini fokus pada Covid-19. Keduanya harus dihadapi serius," jelasnya.

Menurut Mahfud dalam rapat tersebut juga sudah dibuat daerah atau waktu yang rawan, sehingga bisa diantisipasi segera.

"Supaya diantisipasi dari sekarang, jadi itu sudah ada ilmunya semua. BMKG tadi sudah memetakan itu dari tanggal ke tanggal pergerakan bahaya kebakaran hutan itu di mana," tutur Menko Polhulkam sebagai penanggung jawab masalah kebakaran lahan dan pemadaman api di Tanah Air.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Lakukan Analisis Cuaca

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan, pemerintah terus berupaya mencari solusi permanen, agar kebakaran tak terjadi terus menerus.

"Kita sudah langsung ke solusi permanen. Kalau lihat solusi permanen itu, kita sudah sejak 2015 ketika masa sulit pengendalian operasi, memakai satgas, operasi terpadu, posko lapangan, itu satu rumpun penyelesaian. Pengendalian operasi kalau didengar dari Gubernur tadi, mereka menyiapkan pola itu," jelas Siti.

Namun, dia mengingatkan masih ada unsur-unsur lain yang harus dibereskan pihaknya.

"Yaitu kita harus bisa melakukan analisis iklim atau cuaca, dan langkah kita untuk merekayasa dengan teknologi," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya