Pilkada Serentak Diharapkan Berdampak Positif Terhadap Perekonomian Masyarakat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan tetap digelar 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi di Indonesia.

oleh Reza Efendi diperbarui 03 Jul 2020, 19:21 WIB
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu juga menyebut, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19 bisa berisiko.

Liputan6.com, Medan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan tetap digelar 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara (Sumut).

Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, 23 kabupaten/kota di antaranya akan menggelar Pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut, diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

"Dari 23 daerah di Sumut yang akan mengadakan Pilkada, yaitu 17 kabupaten dan 6 kota," kata Tito dalam kunjungan kerja di Sumut bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis, 2 Juli 2020.

Menurut Tito, jika setiap daerah ada dua kontestan, dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, putaran uang tersebut akan mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker.

"Hal itu bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Tito Karnavian mengingatkan, Pilkada serentak tersebut dilaksanakan dengan tetap memedomani protokol kesehatan. Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus.

"Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan COVID-19, dan para calon kepala daerah harus mampu menawarkan program-program yang realistis," sebutnya.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu juga menyebut, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19 bisa berisiko, tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing petahana.

"Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana," terangnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Peran Tokoh Agama

Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan.

Menko Polhukam, Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan. Sebab bangsa Indonesia dipersatukan dengan ideologi Pancasila.

"Perbedaan agama kita besar, ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu," ucap Mahfud.

Menyikapi beragam masukan, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan.

"Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan, agar bermanfaat untuk kita bersama," Edy mengajak Forkopimda di Sumut.

Kehadiran Mendagri Tito Karnavian bersama Menko Polhukam Mahfud MD selain kunjungan kerja, juga sebagai ajang silaturhmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Grand Aston City Hall, Kota Medan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya