Jokowi Sebut Infrastruktur Kunci Indonesia jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi mengatakan untuk Indonesia naik status jadi kategori berpenghasilan tinggi dari berpendapatan menengah atas bukan hal mudah.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Jul 2020, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (ketiga kanan) memimpin ratas penanganan banjir di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1). Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Gubernur Banten Wahidin Halim mengevaluasi penanganan banjir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan untuk Indonesia naik status jadi kategori berpenghasilan tinggi dari berpendapatan menengah atas bukan hal mudah. Butuh beberapa persyaratan yang harus dilakukan bersama.

"Kita butuh infrastruktur yang efisien ini sudah mulai kita bangun, kita butuh cara kerja yang cepat, kompetitif dan beroritentasi pada hasil ini terus kita upayakan," kata Jokowi dalam saat Peresmian Pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Virtual Tahun 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/7).

Tidak hanya infrastruktur, dia juga menjelaskan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, dan inovatif juga harus mempuni. Sebab itu kata dia, peran pendidikan tinggi yaitu pengembangan ilmu pengetahuan juga harus dilakukan.

"Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit," unkap Jokowi.

Sebab itu kata Jokowi, seluruh pihak harus berubah. Tidak bisa dengan cara-cara lama.

"Kita harus mengembangkan cara-cara baru, mengembangkan strategi baru, yang smart short cut, yang out of the box," ungkap Jokowi.

Reporter : Intan Umbari Prihatin, Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Jokowi: Indonesia Mampu Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi di 2045

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11). Jokowi miminta pemenuhan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri diperhatikan juga aksesbilitas ke tempat kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yakin Indonesia berpotensi melaju untuk maju menuju ke kategori berpenghasilan tinggi dari status saat ini berpendapatan menengah atas. Diketahui status Indonesia naik ditetapkan pada laporan Bank Dunia pada 1 Juli 2020.

"Pertanyaannya apakah kita punya peluang untuk keluar dari middle income trap? saya jawab tegas, kita punya potensi besar, kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap, kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata Jokowi saat Peresmian Pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Virtual Tahun 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/7).

Walaupun untuk jadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut kata Jokowi, terlihat beberapa negara yang bertahun-tahun dengan berstatus negara berpendapatan menengah atas.

"Mereka terjebak dalam middle income trap. Itulah yang tidak kita inginkan," ungkap Jokowi.

Sebab itu, Jokowi berharap seluruh pihak bisa berkontribusi untuk mencetak sejarah dan membuktikan Indonesia bisa maju. Serta tidak terjebak dengan status middle income.

"Satu abad republik Indonesia sudah dekat di 2045 nanti, tinggal 25 tahun lagi. Mari kita buktikan di tahun 2045 nanti Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Jokowi.

Reporter : Intan Umbari Prihatin, Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com


Jokowi Buka-bukaan soal Upaya Indonesia jadi Negara Menengah Atas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan beberapa upaya agar Indonesia bisa kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi atau kelas menengah atas dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, Presiden Jokowi mengungkapkan banyak negara di dunia yang menghabiskan puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun terjebak dalam status negara berpendapatan menengah.

“Itulah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya apakah kita punya peluang untuk keluar dari middle income trap. Saya jawab tegas, kita punya peluang besar, kita punya potensi besar,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Sabtu (4/7/2020).

Pada 1 Juli 2020 lalu Bank Dunia baru saja menaikkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country) dari negara berpendapatan menengah bawah. Hal itu karena Indonesia telah memiliki pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) sebesar 4.050 dolar AS pada 2019, atau naik dari 3.840 dolar AS.\

GNI adalah pendapatan yang diterima negara dari penduduk, pengusaha, termasuk dari barang dan jasa yang diproduksi serta dijual ke luar negeri dan investasi luar negeri.

Meski naik status, Indonesia masih berada di level negara berpendapatan menengah. Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan beberapa syarat.

Pertama, Indonesia harus memiliki infrastruktur yang efisien. Kemudian, Indonesia juga perlu memiliki sistem kerja yang kompetitif, cepat, dan berorientasi pada hasil.

“Ini sudah mulai kita bangun. Kita butuh kerja cepat kompetitif, yang berorientasi pada hasil. ini yg terus kita upayakan,” ujar Presiden Jokowi.


SDM Unggul

Presiden Joko Widodo. (Sumber: Instagram/jokowi)

Selain itu Indonesia juga perlu Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif.

“Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak generasi muda yang kompetitif, yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan RI,” ungkap Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden menekankan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tidak bisa dilakukan dengan cara-cara normatif. Indonesia memerlukan strategi dan terobosan baru untuk melompat lebih jauh.

“Kita harus berubah, cari cara baru, mengembangkan strategi baru, yang smart shortcut, yang out of the box,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengajak para rektor dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia,dengan mencetak generasi muda yang unggul untuk membangun Indonesia Maju.

“Satu abad Republik Indonesia sudah dekat di 2045 nanti, tinggal 25 tahun, mari cetak sejarah mari buktikan kita tidak terjebak middle income trap, mari kita buktikan 2045, Indonesia mampu jadi negara berpenghasilan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya