Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyiapkan Rp 80 triliun- Rp 100 triliun untuk pembiayaan UMKM. Dana ini disalurkan melalui lembaga pembiayaan formal sebagai kucuran modal kerja baru bagi Koperasi dan UMKM.
Dia mengatakan ingin semua UMKM terhubung ke lembaga pembiayaan formal. "Karena dalam catatan bank dunia yang sukses UMKM berkembang, tumbuh dari usaha kecil menjadi menengah, dan menengah jadi besar itu adalah UMKM yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan formal, seperti perbankan, koperasi syariah, Koperasi Simpan Pinjam, dan sebagainya,” kata Teten dalam Webinar, Kamis (9/7/2020).
Advertisement
Koperasi dan UMKM didorong agar bisa memanfaatkan modal kerja baru tersebut. Apalagi modal kerja ini diklaim lebih murah dan cicilan berlangsung lama.
“Sehingga tidak perlu bayar cicilan selama 6 bulan. Ini akan kami salurkan dalam bank Himbara, BPR, KSP, BMT, silakan mengajukan ke lembaga pembiayaan tersebut, ini bukan dibagikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM langsung,” lanjut dia.
Digitalisasi UMKM juga dikatakan sangat penting untuk memperoleh akses pembiayaan. Itu karena ke depan banyak lembaga pembiayaan yang sudah melakukan record digital mengenai kesehatan usaha UMKM, yang bisa menggantikan jaminan dalam bentuk akses pembiayaan.
“Ke depan record digital akan menjadi model, oleh karena itu digitalisasi menjadi penting untuk koperasi dan UKM. Selama ini lembaga pembiayaan itu kurang percaya memberikan pinjaman, kalau pembukuannya masih manual, karena double pembukuan itu sering dilakukan,” ujarnya.
Apabila menerapkan pencatatan digital, maka lembaga pembiayaan bisa melihat apakah UMKM tersebut usahanya berkembang atau macet.
"Beberapa pelaku usaha sekarang sudah melihat record atau catatan digital mengenai kesehatan usaha, itu menjadikan referensi untuk memberikan pinjaman, ke depan akan seperti itu,” jelas dia.
Menurutnya sudah tidak zaman menumpuk aset untuk jaminan pinjaman. Melainkan yang penting sekarang adalah pengelolaan usaha secara digital.
“Sekarang yang penting dari lembaga pembiayaan melihat dari usahanya, apakah usahanya lancar dan mampu membayar cicilan, kenapa tidak diberikan pembiayaan,” ujarnya.
Teten menyampaikan, bisnis proses, pembukuan di UMKM secara digital itu sangat penting dan bisa menjadi model baru dalam pemberian pinjaman.
Saksikan video di bawah ini:
Kementerian dan BUMN Diminta Serap Produk UMKM Senilai Rp 400 Triliun
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan apabila setiap tahun Kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu menyerap belanja produk UMKM, maka penyerapan tersebut bisa mencapai Rp 300-400 triliun.
Maka secara tidak langsung bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dikarenakan permintaan (demand) mengenai produk UMKM meningkat, sehingga produk UMKM bisa terserap dengan baik karena didukung oleh pasar dalam negeri.
“Supaya nanti penyerapan belanja UMKM yang sudah diperintahkan oleh Presiden baik Kementerian, BUMN, lembaga, yang membeli produk UMKM, kalau setiap tahun ada belanja produk UMKM maka bisa serap Rp 300-400 triliun,” kata Teten dalam webinar, Kamis (9/7/2020).
Penyerapan yang ia maksud, seperti kebutuhan Kementerian, lembaga, BUMN, akan kebutuhan kantor, misalnya furniture, seragam kantor, makanan, minuman, dan keperluan lainnya yang bisa dipenuhi oleh UMKM.
“Saya kira akan menggerakkan perekonomian UMKM, jadi pendekatan kami sesuai arahan Presiden adalah market demand,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan dua pendekatan, pertama melalui SMESCO yang disiapkan menjadi trading house untuk memudahkan produk UMKM yang menyebar di berbagai daerah yang produknya kecil-kecil, akan diagregasi melalui trading house di SMESCO.
“Kita mau membuat e-catalog seluruh produk UMKM untuk memudahkan menghubungkan UMKM dengan buyer, baik dalam negeri maupun luar negeri, tentu kita akan fokus pada produk-produk yang sedang tumbuh permintaannya baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
Demikian Teten menegaskan, bahwa pihaknya memerlukan bantuan kepala dinas di berbagai daerah untuk mengkurasi produk-produk yang sedang tren, yang bisa dimasukan dalam e-catalog di SMESCO. Dan, juga ingin semua produk UMKM yang standarnya sudah bagus agar masuk di e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lanjut Teten, jika pembiayaan terus digelontorkan untuk memabntu UMKM, apabila demand-nya rendah, ya tetap saja akan sulit mengembangkan UMKM tersebut. Oleh karena itu, ia berharap agar permintaan domestik lebih banyak menyerap produk UMKM.
Advertisement
