Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Virus Corona tidak bisa dipisahkan dengan kondisi ekonomi. Sebab, virus tersebut membuat ekonomi seluruh dunia lumpuh. Ekonomi diprediksi baru bisa pulih seperti tahun lalu pada kuartal I-2020.
"Covid-19 ini tidak bisa terpisahkan dengan ekonomi. Bahwa ekonomi kita sampai akhir tahun ini recoverynya baru 40 sampai 60 persen. Tahun depan itu baru bisa 70 persen ke atas. Baru kuartal I-2022 baru bisa seperti 2019," ujar Erick melalui Youtube Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/7).
Advertisement
Erick melanjutkan, pemulihan ekonomi juga tergantung pada bisnis yang dijalankan oleh pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha diminta untuk mengikuti perubahan bisnis sesuai dengan keadaan saat ini.
"Tentu ini pun tergantung jenis bisnisnya. Karena kenapa? dengan normal baru ini banyak dunia usaha pasti berubah pola bisnisnya, harus beradaptasi. Hal-hal ini yang harus kita sepakati selain kesehatan yang kita tangani tetapi juga ekonominya harus juga ditangani bersamaan," jelasnya.
Dia menambahkan, inovasi dilakukan bersamaan dengan pencarian obat dan alat kesehatan untuk menangani pandemi. Sejauh ini, BUMN sudah mulai memproduksi alat kesehatan seperti PCR agar negara tak perlu mengimpor besar-besaran.
"Kita berusaha membantu, PCR menjadi buatan lokal. Alhamdulillah, kemarin suda bisa 50.000 per minggu, 200.000 per bulan tetapi targetnya nanti 2 juta. Kita juga berusaha membantu inovatir lokal untuk menemukan alat kesehatan lokal seperti ventilator," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menko Airlangga: UMKM Jadi Prioritas Utama Pemulihan Ekonomi Nasional
Untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional, pemerintah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
PT Jamkrindo dan PT Askrindo ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diperlukan penanganan pandemi Covid-19 yang serius dan komprehensif dari semua aspek.
Hal ini mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, namun juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional kita.
Airlangga menyatakan, sudah ada beberapa kebijakan dan stimulus ekonomi untuk dunia usaha. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah menghidupkan kembali perekonomian rakyat melalui UMKM.
“UMKM menjadi prioritas utama pemulihan ekonomi nasional. Setelah UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan melakukan restrukturisasi kredit, pemerintah melihat suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan secara daring dalam acara peluncuran program khusus UMKM tersebut, Selasa (7/7/2020).
Pemerintah, lanjut Airlangga, telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), counter guarantee (penjaminan balik), loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan.
“Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN,” kata Menko Perekonomian.
Di sisi lain, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan. Itulah sebabnya kredit modal kerja tersebut akan dijamin pemerintah.
“Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan aktif sudah bisa melaksanakan programnya, sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan,” tutur Airlangga.
Advertisement
Dukungan Fiskal
Pemerintah juga telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19. Total dukungan fiskal yang dianggarkan adalah sebesar Rp695,20 T yang dialokasikan untuk Penanganan Kesehatan Rp87,55T dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp607,65 T.
“Program PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020,” terang Menko Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyebut sebelumnya pemerintah telah terlebih dahulu melakukan pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan.
"Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon," ucapnya
