Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto meminta kelompok buruh tidak banyak menuntut soal besaran upah. Dia pun menjanjikan sejumlah subsidi ke beberapa sektor agar kebutuhan buruh bisa terpenuhi.
Namun sayangnya, ada sejumlah pihak yang menyalahgunakan pernyataan Prabowo Subianto tersebut. Hal itu pun disayangkan oleh PIJAR Indonesia.
Advertisement
"PIJAR Indonesia menyayangkan pelintiran sejumlah pihak atas pidato calon presiden Prabowo Subianto. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 bertema Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia Hijau, Inklusif, dan Unggul, Prabowo didapuk menyampaikan pandangan dan program-program ekonominya," ujar Ketua Umum PIJAR Indonesia Sulaiman Haikal melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).
Dalam pidato itu, lanjut dia, ada tanya jawab terkait berbagai hal seputar masalah ekonomi. Sulaiman menjelaskan, terkait pertanyaan soal upah buruh, jawaban Prabowo tampak ingin membangun sinergi yang kuat antara buruh dan pengusaha.
"Karena bagaimanapun, antara buruh dan pengusaha adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi, tak bisa dipisahkan. Prabowo mengatakan agar di antara pengusaha dan buruh jangan saling mencekik. Karena sudah bukan zamannya lagi zero sum game. Prabowo dalam pidatonya juga singgung Pasal 33 UUD 45 di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," ucap dia.
Sulaiman pun menyayangkan pelintiran oleh sementara pihak yang membuat serangan seolah-olah Prabowo tidak pro-buruh.
Dia menyebut, penjelasan Prabowo dipotong dan hanya diambil yang menjelaskan soal tuntutan buruh saja. Padahal, kata Sulaiman, dalam penjelasan tersebut Prabowo juga mengkritik pengusaha tidak boleh mencekik buruh.
"Justru Prabowo Subianto capres yang paling pro-buruh, terbukti dengan pandangannya soal sinergi ekonomi Indonesia antara buruh-pengusaha, penguatan partisipasi buruh dalam produksi sebagaimana pasal 33 UUD 45, dan perluasan welfare state yang saat ini sudah dirintis oleh Presiden Jokowi," terang dia.
"Welfare state yang dimaksud adalah aneka subsidi untuk memenuhi hajat dasar rakyat semisal sekolah gratis yang akan diperluas hingga tingkat kampus negeri, pelayanan kesehatan gratis, subsidi listrik dan subsidi angkutan massal di daerah urban hingga 100%. Semua program Prabowo Subianto ini jelas sangat menguntungkan bagi rakyat kecil khususnya para pekerja di daerah perkotaan," jelas Sulaiman.
Janji Kasih Banyak Subsidi, Prabowo Subianto Minta Buruh Tak Banyak Tuntut Upah
Sebelumnya, Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto meminta kelompok buruh tidak banyak menuntut soal besaran upah. Dia pun menjanjikan sejumlah subsidi ke beberapa sektor agar kebutuhan buruh bisa terpenuhi.
Beberapa subsidi yang disebut Prabowo diantaranya adalah subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis.
"Kita sudah welfare state, kita akan bicara ke pemimpin buruh, 'eh saudara, kesehatan enggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah, sekolah harus kita bikin enggak bayar, kemudian kita akan kasih makan siang'," ujar Prabowo dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu 8 November 2023.
Tak cuma itu, Prabowo juga menjanjikan adanya subsidi angkutan 100 persen di kota-kota besar. Ini menyasar salah satunya adalah kelompok buruh.
"Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen, untuk orang yang butuh. Jadi bus kalau enggak pakai AC, yasudah, kita panggil pengusahanya 'kau butuh berapa? ini', karena BBM kita dari dalam negeri, jadi kita bantu pengusaha," bebernya.
Menteri Pertahanan ini juga bilang, beragam subsidi yang nantinya akan dikucurkan itu dinilai bisa mengurangi pengeluaran dari buruh. Dengan mudahnya akses tadi, dia meminta buruh tak melulu menuntut upah ke pengusaha.
"Buruh, 'kau sudah dapat ini, udah dapat ini, angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja ringan, ya sudah dong,' jangan kau tuntut-nuntut pengusaha," tegasnya.
Advertisement
Prabowo Mau Pisah Pajak dan Kemenkeu
Diberitakan sebelumnya, Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengungkap rencananya memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, ini bisa mengerek pendapatan ke kas negara.
Prabowo bilang, nantinya dua departemen ini akan digabung menjadi satu badan, yakni Badan Penerimaan Negara (BPN). Ini juga jadi konsep yang bakal diterapkannya dengan mencontoh langkah negara lain yang memisahkan pembuat kebijakan dan pengumpul pajak.
"Memang ya kita terus terang saja kita ini sebagai negara, sebagai bangsa, kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain dan di banyak tempat di negara maju memang agak dipisahkan antara policy making, Kemenkeu dan tax collection dan revenue collection," bebernya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu 8 November 2023.
Dia menyebut konsep ini tengah digodok oleh tim pakar yang membantunya ini. Mulai dari kajian, simulasi hingga studi banding dengan negara atau pihak lain yang sudah pernah menjalankan konsep ini.
Menteri Pertahanan ini melihat adanya peluang peningkatan pendapatan negara jika dibentuk Badan Pendapatan Negara. Mengutip bahan paparannya, dibentuknya BPN ini akan meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi 20 persen terhadap PDB.
Kerek Penerimaan
Saat ini, dia mengatakan, rasio pendapatan terhadap PDB masih berada di 11,8 persen per 2021. Sementara, rasio pajak terhadap PDB masih 9,1 persen.
"Seandainya dengan manajemen yang baik di departemen Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai penerimaan kita, kita bisa perbaiki dengan IT dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8 persen dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan, saudara-saudara sekalian, ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita," bebernya.
"Dan dengan itu, kita bisa investasi kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan, saya yakin kita bisa jadi lumbung pangan dunia," sambung Prabowo.
Advertisement
