Liputan6.com, Jenewa - Ketika Presiden Turki menandatangani sebuah dekrit pada Jumat 10 Juli 2020 yang mengubah Hagia Sophia kuno di Istanbul menjadi sebuah masjid, badan kebudayaan PBB (UNESCO) mengatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan keputusan" membuat "tanpa diskusi sebelumnya".
Badan itu juga meminta Turki untuk mematuhi "komitmen dan kewajiban hukum" sesuai dengan status Hagia Sophia sebagai museum dalam Daftar Warisan Dunia (World Heritage List), demikian seperti dikutip dari UN News, Minggu (12/7/2020).
Advertisement
Hagia Sophia didirikan sekitar 1.500 tahun yang lalu sebagai katedral dan secara luas dianggap sebagai contoh terpenting dari arsitektur Kristen Bizantium di dunia.
Menyusul kebangkitan Kekaisaran Ottoman, bangunan itu diubah itu menjadi masjid, tetapi pada tahun 1934, ditetapkan sebagai museum sekuler, dimiliki oleh orang-orang Kristen, Muslim, dan semua agama, atau, tidak sama sekali.
Presiden Recep Tayyip Erdogan menandatangani keputusan tersebut setelah bertahun-tahun berkampanye oleh asosiasi budaya, dan keputusan pada hari sebelumnya oleh pengadilan Turki, menyerahkan kontrol bangunan kepada direktorat agama negara, menurut laporan berita, yang memungkinkannya untuk dibuka kembali untuk beribadah sebagai masjid.
Menanggapi keputusan tersebut, Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menggambarkan bangunan Hagia Sophia sebagai "sebuah karya arsitektur, dan kesaksian unik untuk interaksi antara Eropa dan Asia selama berabad-abad. Statusnya sebagai museum mencerminkan sifat universal warisan dan menjadikannya simbol yang kuat untuk dialog."
Simak video pilihan berikut:
UNESCO Ajak Turki Berdialog
UNESCO mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum keputusan Turku tersebut, bahwa mereka telah meminta Pemerintah untuk melakukan "dialog" dengan pihak berwenang, "sebelum mengambil keputusan apa pun yang mungkin berdampak pada nilai universal dari situs tersebut."
Hagia Sophia, adalah bagian dari "Area Bersejarah Istanbul", dan secara resmi tertulis di Daftar Warisan Dunia sebagai museum.
"Prasasti ini mensyaratkan sejumlah komitmen dan kewajiban hukum. Dengan demikian, suatu Negara harus memastikan bahwa tidak ada modifikasi yang dilakukan terhadap nilai universal luar biasa dari properti yang tertulis di wilayahnya," kata Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya PBB.
"Setiap modifikasi memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Negara terkait dengan UNESCO dan kemudian, jika perlu, pemeriksaan oleh Komite Warisan Dunia."
"Nilai universal yang luar biasa adalah dasar bagi keputusan untuk menuliskan properti apa pun pada Daftar Warisan Dunia," pernyataan itu melanjutkan.
"Teks-teks yang diadopsi oleh Komite menetapkan bahwa 'Area Bersejarah Istanbul' ditorehkan terutama karena 'integrasi unik dari karya arsitektur yang mencerminkan pertemuan Eropa dan Asia selama beberapa abad' dan karena 'Hagia Sophia menjadi model untuk seluruh keluarga gereja-gereja dan masjid-masjid belakangan, dan mosaik-mosaik istana dan gereja-gereja Konstantinopel, memengaruhi seni Timur dan Barat'”.
Agensi mencatat bahwa sejalan dengan penunjukannya, Hagia Sophia "memiliki nilai simbolik, historis dan universal yang kuat."
UNESCO menyerukan kepada pihak berwenang Turki "untuk memulai dialog tanpa penundaan, untuk mencegah efek merugikan pada nilai universal dari warisan yang luar biasa ini, kondisi konservasi yang akan diperiksa oleh Komite Warisan Dunia pada sesi berikutnya."
"Penting untuk menghindari tindakan implementasi apa pun, tanpa diskusi sebelumnya dengan UNESCO, yang akan memengaruhi akses fisik ke situs, struktur bangunan, properti yang dapat dipindahkan, atau manajemen situs," tegas Ernesto Ottone, Asisten Direktur Jenderal UNESCO untuk urusan Kebudayaan. Langkah-langkah seperti itu bisa merupakan pelanggaran aturan yang berasal dari Konvensi Warisan Dunia 1972, badan tersebut memperingatkan.
Advertisement
Permintaan Dewan Gereja Dunia
Sementara itu, dalam sepucuk surat kepada HE Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, Sekretaris Jenderal Dewan Dunia Gereja sementara Pendeta Prof Dr Ioan Sauca mengungkapkan harapan dan doanya yang sungguh-sungguh agar Hagia Sophia tidak akan menjadi sekali lagi fokus konfrontasi dan konflik, tetapi akan dikembalikan ke perannya sebagai lambang pemersatu sejak 1934.
"Dengan memutuskan untuk mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid, Anda telah membalikkan tanda positif keterbukaan Turki dan mengubahnya menjadi tanda pengucilan dan perpecahan."
Sauca menulis bahwa keputusan "pasti akan menciptakan ketidakpastian, kecurigaan dan ketidakpercayaan, merongrong semua upaya kami untuk menyatukan orang-orang dari agama yang berbeda di meja dialog dan kerjasama."
"Demi mempromosikan saling pengertian, rasa hormat, dialog dan kerja sama, dan menghindari menumbuhkan permusuhan dan perpecahan lama, kami mendesak Anda untuk mempertimbangkan kembali dan membalikkan keputusan Anda," lanjut surat itu.
Apa Kata Erdogan?
Keputusan Turki diambil oleh Dewan Negara, badan administrasi tertinggi Turki, menyusul petisi dari sebuah LSM bernama Asosiasi untuk Perlindungan Monumen Bersejarah dan Lingkungan (the Association for the Protection of Historic Monuments and the Environment).
Dikatakan bahwa bangunan itu milik pribadi Sultan Ottoman, Mehmed, yang bertanggung jawab untuk mengubah gereja menjadi masjid.
Masalah ini menyoroti pertikaian antara mereka yang ingin Turki tetap sekuler, dan basis agama konservatif Presiden Erdogan, demikian seperti dikutip dari BBC.
Presiden Erdogan membela keputusannya pada hari Jumat dengan menekankan bahwa negara tersebut telah menggunakan hak kedaulatannya dalam mengubah bangunan kembali menjadi masjid. Ibadah pertama di Hagia Sophia akan kembali diadakan pada 24 Juli.
"Seperti semua masjid kami, pintu Hagia Sophia akan terbuka lebar untuk penduduk lokal dan asing, Muslim dan non-Muslim," katanya.
Saat ini Turki memiliki "435 gereja dan sinagog yang terbuka untuk beribadah," sementara "beberapa bangunan yang dibangun nenek moyang kita di Eropa Timur dan Balkan berdiri hari ini."
Advertisement
