Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, International Finance Corporation (IFC). Kerja sama ini bertujuan Tingkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam peranan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
Kerja sama ditandai dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto dan Regional Director IFC East Asia dan Pacific Vivek Pathak pada Senin, 13 Juli 2020 yang dilakukan melalui digital conference. Turut hadir menyaksikan penandatangan tersebut Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin.
Advertisement
Kerja sama ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas penerapan GCG pada BUMN utamanya terkait peningkatan peran dan profesionalitas Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
"Dengan semakin membaiknya GCG tersebut, kami yakin ke depan akan berpengaruh positif bagi BUMN dalam hal mendorong efisiensi dan efektivitas operasional serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMN itu sendiri," tutur Budi Gunadi.
Nota Kesepahaman Bersama ini ditujukan agar kedua pihak dapat saling mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dengan mewujudkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya. Sekaligus mengaplikasikan akuntabilitas dan transparansi di BUMN.
Terlebih lagi, nilai aset BUMN di Indonesia melebihi setengah PDB negara ini. Memperbaiki tata kelola adalah kunci untuk mendukung operasional BUMN dan memenuhi kebutuhan investor akan efisiensi, akuntabilitas, dan berperan penting dalam memperoleh persetujuan atas arah kebijakan perusahaan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pelatihan Tata Kelola Perusahaan
Sementara itu, Country Manager IFC untuk Indonesia, Malaysia dan Timor Leste, Azam Khan, mengungkapkan kerja sama yang dilakukan berupa pelatihan tata kelola perusahaan, penilaian tata kelola perusahaan dan pemberian masukan. Juga rencana perbaikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan pada BUMN sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
"Kami menghargai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan di Indonesia dan bangga dapat bermitra dengan Kementerian BUMN dalam misi penting ini," ungkapnya
Dalam pelaksanaannya IFC diperkenankan menggunakan sumber daya World Bank Group. BUMN sebagai salah satu lokomotif pergerakan ekonomi Indonesia berperan besar terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan produk domestik yang selaras dengan 5 program prioritas Kementerian BUMN. Yaitu peningkatan nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta.
Oleh karenanya, penandatanganan ini menjadi perwujudan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan sekaligus membawa semangat profesionalisme BUMN yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Sudah Digaji Besar, Erick Thohir Janji Copot Komisaris yang Jarang Hadiri Rapat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak akan segan mencopot komisaris BUMN yang jarang datang saat rapat perusahaan berlangsung.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih sempat mendapat aduan terkait adanya komisaris BUMN yang rangkap jabatan dan jarang menghadiri rapat, meskipun dirinya tidak secara rinci menyebutkan siapa tokohnya.
Kata Erick, kalau kehadirannya komisaris dalam rapat tidak sesuai dengan ketentuan, lebih baik diganti saja dengan figur yang lebih kompeten.
"Kalau bisa ke depannya kalau hadirnya di bawah 50 persen diganti saja (jabatan komisaris)," ujarnya dalam wawancara bersama stasiun televisi, sebagaimana disampaikan Erick di akun Instagramnya @erickthohir, Minggu (12/7/2020).
Menurut Erick Thohir, gaji komisaris sangat besar sehingga harusnya pekerjaannya juga sepadan. Dia ingin agar komisaris tak cuma menjabat dan 'numpang nama' saja.
"Gaji jadi komisaris mungkin 60 persen dari direksi, berarti kan kalau datang sekali sebulan ke kantor itu mahal banget (gajinya), jadi seyogyanya komisaris itu hadir dalam rapat," kata dia.
Ke depannya, Erick ingin dewan komisaris juga mendapatkan penilaian secara berkala untuk memastikan kompetensi komisaris itu, apakah pantas dipertahankan atau tidak.
"Saya mau ke depan yang namanya dewan komisaris juga ada review tahunan. Karena kalau tidak kontribusi, buat apa," ujar Erick Thohir.
Erick Thohir Soal Isu Reshuffle: Siap Diangkat, Siap Juga Dicopot
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal isu reshuffle kabinet yang sempat menerpa beberapa waktu lalu.
Kala itu, Presiden Joko Widodo dalam pidato arahan Sidang Kabinet sempat marah dan mengancam akan me-reshuffle kabinet jika penanganan Corona masih "biasa-biasa" saja. Presiden bilang, penanganan Corona hingga saat itu belum mengalami progres yang signifikan.
Erick mengatakan, tentunya ketika seorang menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya sudah diangkat, maka dirinya harus menerima risiko untuk dicopot kembali, jika memang itu keputusan Presiden.
"Dari awal saya diangkat jadi menteri, saya selalu mengatakan kita harus siap diangkat dan siap juga jika harus dicopot. Karena kita adalah pembantu Presiden," ujarnya dalam wawancara dengan stasiun televisi, sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya @erickthohir, Minggu (12/7/2020).
Dirinya melanjutkan, karena itu, pihaknya dan jajaran lain di Kementerian BUMN akan selalu bekerja maksimal dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai Key Performance Index (KPI) yang ditetapkan padanya di awal menjabat.
Pada akhirnya, penilaian final ditentukan oleh Presiden itu sendiri. Tak lupa, Erick meminta dukungan berupa penilaian dan masukan untuk membuat pihaknya bekerja lebih baik.
"Penilaian akhirnya diserahkan kepada presiden. Review dan masukan sangatlah penting bagi kami untuk dapat terus bertransformasi menjadi semakin baik lagi, untuk Indonesia," tutupnya.
Baca Juga
Advertisement
