Jurus 3T Jokowi Tekan Kasus COVID-19, Prioritas di 8 Provinsi

Jokowi menjelaskan 3T untuk menekan kasus COVID-19, yang mana prioritas di 8 provinsi.

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 13 Jul 2020, 15:03 WIB
Presiden Jokowi fokus 3T testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus 8 provinsi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua, (serta Kalsel) saat memimpin rapat terbatas COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Dok Kementerian Sekretariat Negara)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo menyampaikan 3T berupa testing (pengujian), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) semakin gencar dilakukan untuk menekan kasus COVID-19. Upaya ini khususnya menyasar 8 provinsi yang masih memiliki angka penularan yang cukup tinggi.

"Tetap pada perhatian kita untuk memasifkan 3T; testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus untuk 8 provinsi, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua, serta Kalimantan Selatan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Ia mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 di sejumlah provinsi.

Peningkatan kembali pengujian PCR dengan menambah jumlah laboratorium yang beroperasi di daerah serta dengan dukungan mobile lab PCR perlu, sehingga target jumlah pengujian bisa tercapai.

"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan itu bisa tercapai 30.000 (pengujian)," lanjut Jokowi sebagaimana keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:


Sosialisasi Protokol Kesehatan

Presiden Jokowi fokus 3T testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus 8 provinsi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua, (serta Kalsel) saat memimpin rapat terbatas COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Dok Kementerian Sekretariat Negara)

Sosialisasi secara masif mengenai Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan supaya masyarakat semakin meningkatkan kedisiplinan pun perlu dilakukan. Hal ini terkait kewajiban mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur beberapa waktu lalu, Jokowi melihat survei yang menyebut sekitar 70 persen warga setempat beraktivitas tanpa mengenakan masker. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat.

"Saya ingin mobilisasi di TNI, Polri relawan, organisasi masyarakat, hingga tokoh di kampus semua bergerak ikut mengampanyekan ini sekaligus melakukan pengawasannya," tambah Jokowi.

Jokowi mengingatkan upaya sosialisasi dan komunikasi dilakukan secara persuasif, komunikatif, dan partisipatif. Upaya ini demi mengajak sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Komunikasi yang membangun kepercayaan, yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," ujarnya. 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya