Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, semestinya rencana tersebut harus didahului dengan kajian matang. Hal ini mengingat ketahanan pangan adalah isu strategis nasional dan saat ini negara sedang terdampak pandemi.
"Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru. Kita tentu tidak berharap ini hanya menjadi kebijakan populi, seperti lahan sejuta gambut pada masa lalu namun ternyata alami kegagalan," katanya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Advertisement
Menurut Sukamta, Kalimatan direncanakan perannya sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia bukan sebagai lumbung pangan.
"Artinya rencana pengembangan di Kalimatan ini tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada," ucapnya.
Anggota Komisi I DPR ini memandang, ada 3 persoalan terkait rencana ini yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kementerian Pertahanan.
"Ada beberapa sektor penting untuk membanguan ketahanan nasional, kan tidak berarti Kemhan mengurusi semua hal. Kementerian pertanian, Bulog, Badan Ketahan Pangan yang selama ini mengurusi soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional. Kemhan saya lihat sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar," terangnya.
Persoalan kedua, kebutuhan anggaran yang sangat besar yakni mencapai puluhan triliun.
"Yang jadi soal saat ini pemerintah sedang minim pemasukan, sementara kondisi ekonomi ke depan masih belum menentu. Opsi hutang akan semakin menambah beban hutang yang sudah membengkak. Mestinya pemerintah sedapat mungkin menekan pengeluaran hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tolong Petani Singkong
Persoalan yang ketiga, soal komoditas singkong yang akan dikembangkan di lahan yang sedang disiapkan seluas 30 ribu hektar di di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
"Saya kira lebih tepat jika Pemerintah saat ini menolong terlebih dulu para petani singkong. Berkali-kali petani alami anjloknya harga, seperti di bulan Juni kemarin harga 1 kg hanya Rp 900 rupiah. Lebih baik pemerintah membuat pilot project industri untuk menyerap hasil panen singkong yang sudah ada,“ ucapnya
Anggota DPR asal Yogyakarta ini berharap Kemhan bisa menanggapi permintaan Presiden dengan bijak.
"Saya yakin korps TNI jika diberi tugas apapun atas nama kepentingan negara, pasti bersedia tanpa keluhan sedikitpun. Namun demikian, akan lebih baik jika tiap sektor yang sudah ada dapat didorong bekerja secara profesional di bidang masing-masing. Ini juga bagian dari wujud membangun ketahanan nasional," dia menandaskan.
Advertisement
