Kemnaker Siapkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Jadi Rujukan Pembangunan

Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dapat diakses siapapun guna aktualisasi data dan informasi ketenagakerjaan.

oleh Tira Santia diperbarui 14 Jul 2020, 19:30 WIB
Menaker Ida Fauziyah menghadiri Penyemprotan Disinfektan, Penyuluhan Norma Kerja Pencegahan Covid-19, dan Pemberian Bantuan di Depok, Jawa Barat (Dok: Kemnaker)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa penyusunan perencanaan tenaga kerja (RTK) yang aktual dan akurat, membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah dan lintas sektor.

Perencanaan tenaga kerja yang aktual dan akurat dapat dijadikan sebagai rujukan atau rekomendasi dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

“Untuk membuat sebuah perencanaan tenaga kerja yang baik dibutuhkan peran serta semua pihak. Sehingga, dibutuhkan kolaborasi antar unit kerja dan sektor, agar dokumen perencanaan tenaga kerja yang dibuat bisa mencerminkan aspek ketenagakerjaan lintas sektoral,” kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/2020).

Maka untuk mendukung penyusunan perencanaan tenaga kerja yang aktual dan akurat, Menteri Ida menyebut pihaknya telah menyediakan layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Sistem daring ini disebutnya dapat diakses siapapun guna aktualisasi data dan informasi ketenagakerjaan. Sehingga, data dan informasi yang ada di Sisnaker dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan.

“Sistem ini kami bangun untuk mempertemukan seluruh stakeholder ketenagakerjaan. Dan ketika kementerian/lembaga lain membutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan, maka harusnya rujukannya Sisnaker ini,” jelasnya.

Lanjut Ida, saat ini sektor ketenagakerjaan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Seperti angkatan kerja yang masih didominasi oleh low skill, puncak bonus demografi pada tahun 2030, era revolusi industri 4.0, hingga tantangan terbaru pandemi Covid-19.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Tingkatkan Kualitas SDM

Pekerja memperbaiki kabel listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 3 Lontar, di Kabupaten Tangerang, Rabu (29/4/2020). PLN (Persero) memutuskan untuk menunda sejumlah proyek listrik meski berpotensi mengganggu jalannya program 35.000 MW. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Menaker menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program pengembangan SDM, yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Sedangkan untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan mitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, dirinya kembali menegaskan bahwa penyusunan perencanaan tenaga kerja harus dilakukan sebaik mungkin, untuk mendapatkan data yang aktual dan akurat.  

Karena, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.

“Saya berharap, perencanaan tenaga kerja benar-benar dapat dijadikan sebagai rujukan atau rekomendasi dalam menyusun rencana pembangunan daerah,” pungkasnya.   

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya