Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, 60 persen calon penumpang masih ragu untuk menggunakan moda transportasi udara. Untuk itu, perseroan terus menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia Ade R Susardi, mengatakan bahwa Garuda menerapkan berbagai protokol kesehatan, baik untuk pegawai, pesawat, dan untuk penumpang.
Advertisement
“Kepercayaan orang untuk bisa kembali naik pesawat dan pergi ke tempat tujuannya itu sangat sulit saat ini. Kita ada beberapa analisa saat ini 60 persen calon penumpang itu tidak yakin dengan kesehatan dan higienis pesawat,” kata Ade dalam webinar bersama The Habibie Center, Rabu (15/7/2020).
Oleh karena itu Garuda Indonesia sudah mempersiapkan berbagai tahapan protokol kesehatan, dimulai di check in dengan mengurangi touch point, konter dan bagasi juga dijaga kebersihannya.
“Saat ini yang perlu kita tekankan bahwa terbang itu aman, masalahnya ada orang yang takut rapid test bahkan ada beberapa daerah yang minta PCR, tapi ada beberapa perubahan aturan dari hari kehari, dan pendekatan yang kita lakukan adalah kita coba meyakinkan penumpang memberikan Top service,” jelasnya.
Ia pun memastikan ketika penumpang yang sudah memenuhi kriteria protokol kesehatan, jangan khawatir akan ventilasi udara ketika di dalam pesawat. Kata Ade, Garuda Indonesia sudah mempersiapkan pengelolaan udara di dalam pesawat.
“Udara di pesawat itu vertikal disembul dari atas turun ke bawah, dan disedotnya di lantai. Sehingga diharapkan penyebarannya itu tidak secara horizontal, walaupun secara vertikal di saring dengan cepat dimana dengan hepa filter, dan udaranya diperbaharui setiap 2-5 menit,” ujarnya.
Badan pesawat Garuda Indonesia pun selalu rutin dibersihkan setelah selesai terbang. Hal itu bertujuan agar kebersihan sarana dan prasarana pesawat terjaga, supaya penumpang yakin bahwa Garuda memang aman.
“Kalau pesawat kita rutin setiap hari setiap selesai tugas semua dibersihkan, untuk menjaga kebersihan, dan kemungkinan terjadi penyebaran virus selama penerbangan sudah dijaga oleh tim Garuda Indonesia,” pungkasnya.
Tekanan Garuda Indonesia, Utang Bertumpuk di Tengah Penurunan Pendapatan
Sebelumnya, PT Garuda Indonesia Tbk tengah mengalami masalah yang serius. Di saat tingkat keterisian pesawat yang sangat rendah, perseroan harus berhadapan dengan kewajiban membayar utang yang tidak sedikit.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini kinerja perusahaan tengah mengalami kondisi payah akibat okupansi yang rendah. Per 1 Juli 2020, tercatat total saldo utang usaha serta pinjaman bank oleh maskapai sebanyak USD 2,2 miliar atau setara Rp 32,1 triliun (asumsi Rp 14.596 per USD).
Rinciannya, terdiri dari utang operasional Garuda Indonesia mencapai USD 905 juta, pinjaman jangka pendek USD 668 juta, dan pinjaman jangka panjang USD 645 juta.
"Nah, dari USD 645 juta tadi mencakup pinjaman sukuk senilai USD 500 juta. Di mana sudah kita berhasil negosiasi. Sehingga jadi extend di Juni 2023 itu," jelasnya saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI di Komplek Parlemen, Selasa (14/7).
Meski begitu, pihaknya mengklaim maskapai telah menyiapkan tiga upaya mitigasi risiko. Yakni, reschedule pembayaran, restrukturisasi, hingga refinancing dengan instrumen baru.
Garuda Indonesia juga berencana untuk meningkatkan penerimaan perusahaan. Melalui optimalisasi dari penerbangan cargo dan charter.
"Kita terus maksimalkan pendapatan kargo dan charter. hari ini kita ada 10 flight khusus kargo mengangkut kebutuhan terkait pandemi," jelasnya.
Advertisement
Suntikan Dana
Irfan menambahkan utang ditempuh imbas terkoreksinya arus kas atau cash flow maskapai pelat merah ini. Di mana, cash flow garuda hanya USD 14,5 juta, sehingga perlu suntikan dana untuk tetap mengudara.
"Saat ini untuk nilai pinjaman bank mencapai USD 1,3 miliar setara Rp 18,2 triliun. Untuk utang usaha USD 905 juta, seperti yang tercatat," ujarnya.
Irfan mengatakan adanya gap antara pendapatan dan pembiayaan mengharuskan penundaan pembayaran atas operasional dan penjadwalan yang jatuh tempo. Imbasnya terjadi lonjakan jumlah utang usaha serta pinjaman bank.
