Liputan6.com, Jakarta - China telah bersumpah untuk melakukan pembalasan setelah AS mengakhiri status perdagangan preferensial Hong Kong dan menjatuhkan sanksi pada pejabat yang menindak hak-hak tertentu.
Melansir BBC, Rabu (15/7/2020), Presiden Donald Trump mengatakan dia bertindak demikian karena China telah mengambil kebebasan Hong Kong setelah negara itu memberlakukan undang-undang keamanan baru.
Advertisement
Beijing pun mengutuk keputusan Trump, dan mengatakan akan menjatuhkan sanksi pada orang dan entitas yang relevan di AS.
Trump mengatakan, perintah eksekutif itu dimaksudkan untuk "meminta pertanggungjawaban China atas tindakan agresifnya terhadap rakyat" di Hong Kong.
"Tidak ada hak istimewa [untuk Hong Kong], tidak ada perlakuan ekonomi khusus dan tidak ada ekspor teknologi sensitif," kata Trump, yang pertama kali mengumumkan pada Mei lalu bahwa pemerintahannya akan mulai memangkas kembali status khusus wilayah itu.
Menurut sebuah dokumen yang dikeluarkan Gedung Putih, setiap transaksi di properti AS oleh siapa pun yang memutuskan untuk bertanggung jawab atau terlibat dalam "tindakan atau kebijakan yang merusak proses atau lembaga demokrasi di Hong Kong" akan diblokir.
Ini juga mengarahkan pejabat untuk "mencabut pengecualian lisensi untuk ekspor ke Hong Kong," dan termasuk mencabut perlakuan khusus bagi pemegang paspor Hong Kong.
Trump mengatakan Undang-Undang Otonomi Hong Kong memberi pemerintah "alat baru yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban individu dan entitas yang terlibat dalam memadamkan kebebasan Hong Kong".
Setelah diinterogasi oleh seorang jurnalis, Trump mengatakan dia tidak punya rencana untuk berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Trump juga mengatakan pemerintahannya menganggap China "bertanggung jawab penuh untuk menyembunyikan [Virus Corona baru] dan melepaskannya ke dunia". Responsnya sendiri terhadap pandemi ini telah diselidiki, karena AS memiliki 3,4 juta kasus yang tercatat, tertinggi di dunia, dan lebih dari 136.000 kematian.
Pidato kebijakan presiden menyimpang menjadi serangan politik yang panjang terhadap penantang presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, mulai dari perdagangan dan imigrasi hingga pemolisian dan perubahan iklim.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tanggapan China
Hubungan AS-China kini menjadi semakin tegang karena berbagai masalah.
Terlepas dari tindakan Beijing di Hong Kong, Trump telah mengkritik China atas penanganan pandemi Virus Corona baru serta peningkatan militernya di Laut China Selatan, perlakuannya terhadap minoritas Muslim dan surplus perdagangan besar-besaran.
Keputusan Trump berarti berakhirnya status perdagangan khusus Hong Kong dengan AS, disepakati pada 1984 ketika wilayah itu masih merupakan koloni Inggris. Hong Kong diharapkan diperlakukan sama dengan China daratan, yang berarti barang-barangnya dapat dikenai tarif tambahan.
Undang-undang keamanan yang kontroversial - yang secara efektif melarang kritik terhadap pemerintah China - adalah perubahan paling besar terhadap lanskap politik Hong Kong sejak Inggris mengembalikan kedaulatan ke Beijing pada tahun 1997.
Trump juga mengatakan dia telah menandatangani Undang-Undang Otonomi Hong Kong, yang disahkan dengan suara bulat di Kongres awal bulan ini dan menghukum bank yang melakukan bisnis dengan pejabat China yang menerapkan undang-undang keamanan.
Dalam pernyataan tegas, kementerian luar negeri China menggambarkan keputusan itu sebagai "campur tangan kotor" dalam urusan dalam negerinya dan mengatakan negara itu akan menjatuhkan sanksi balasan untuk "melindungi kepentingan sah China".
"Upaya AS untuk menghalangi implementasi hukum keamanan nasional untuk Hong Kong tidak akan pernah berhasil," kata pernyataan itu.
"Kami mendesak pihak AS untuk memperbaiki kesalahannya, menahan diri dari menerapkan tindakan itu dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan cara apa pun. China akan dengan tegas menanggapi jika AS terus maju."
Advertisement
