Liputan6.com, Jakarta - Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 yang disusun pemerintah sebesar 4,5 - 5 persen dianggap terlalu tinggi. Alasannya, pemulihan ekonomi belum akan bisa dilakukan pada tahun depan mengingat pandemi ini belum bisa dipastikan kapan selesai.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan, penemuan vaksi virus Corona saja bisa 2 sampai 3 tahun. Artinya, tidak akan terjadi peningkatan permintaan seperti sebelum Covid-19. Permintaan itu mungkin baru kembali sekitar 30-40 persen saja atau belum bisa sampai 100 persen.
Advertisement
"Kita perhatikan, karena kalau kita lihat pemerintah tahun depan itu yakin sekali dengan pertumbuhan 4,5 sampai 5 persen. Padahal kita asumsikan kalau tahun depan itu belum ditemukan vaksin kemungkinan masih akan seperti saat ini ([pertumbuhan ekonomi]("Kebijakan ini dapat berjalan efektif apabila penanganan Covid-19 dan dampaknya di tahun 2020 ini berjalan dengan baik," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani. "")nya)," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (17/7/2020).
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyelesaikan pembahasan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dalam Sidang Paripurna yang digelar Kamis (16/7). Kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2021 nantinya akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
"Kebijakan ini dapat berjalan efektif apabila penanganan Covid-19 dan dampaknya di tahun 2020 ini berjalan dengan baik," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Asumsi Makro
Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi makro RAPBN 2021, yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen, inflasi 2,0 - 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp13.700-14.900 per USD, suku bunga SBN 10 tahun 6,29 - 8,29 persen, ICP USD42-45 per barel, lifting minyak bumi Rp690-710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi Rp990-1.010 ribu per hari.
Dengan target dan indikator pembangunan pada 2021 yang disetujui bersama adalah tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen, target gini rasio 0,377-0,379, target indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78-72,95, serta menetapkan Indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104.
"Dengan penetapan asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 tersebut, Pemerintah agar memperhitungkan dengan cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, dengan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan efektif," pesan Puan.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
