Liputan6.com, Jakarta New York mengumumkan program investasi untuk membangun stasiun pengisian daya dan infrastruktur kendaraan listrik lainnya. Tak tanggung-tanggung, kota ini mengalokasikan investasi USD 750 juta (Rp 10,6 triliun)
Investasi besar-besaran ini sebagai bagian dari tujuan jangka panjang untuk mengurangi emisi. Gubernur New York Andrew Cuomo, seperti melansir laman channelnewsasia, Jumat (17/7/2020), mengatakan kotanya akan membuat lebih dari 50.000 stasiun pengisian energi listrik.
Advertisement
Sebagian besar dari proyek infrastruktur tersebut akan dibiayai perusahaan yang didanai negara. Dengan total anggaran maksimal USD 701 juta (Rp 9,9 triliun) hingga 2025.
Kemudian ada tambahan alokasi USD 48,8 juta, yang berasal dari uang penyelesaian kasus skandal kecurangan emisi diesel produsen mobil Jerman Volkswagen AG pada 2017. Dana tambahan ini untuk mendanai sekolah listrik dan bus transit, serta stasiun pengisian daya.
Program Kota New York menyusul langkah serupa yang dilakukan Florida. Kota ini pada 10 Juli 2020, mengumumkan menyiapkan investasi USD 8,6 juta untuk memperluas stasiun pengisian kendaraan listrik.
Memang, penjualan kendaraan listrik secara bertahap meningkat selama beberapa tahun terakhir. Meski angkanya masih kurang dari 2 persen dari total penjualan kendaraan di Amerika pada 2019, menurut Departemen Energi AS.
Langkah ekspansi mobil listrik terhambat karena kurangnya jaringan infrastruktur. Padahal sebagian besar dari pemiliki kendaraan listrik terkonsentrasi di daerah perkotaan yang padat penduduk dan di sepanjang Pantai Timur dan Barat AS.
Sementara banyak pembuat mobil, termasuk pelopor kendaraan listrik, Tesla, secara signifikan meningkatkan kendaraan listriknya.
Saksikan video di bawah ini:
Pemerintah Pastikan Tetap Lanjutkan Proyek Investasi Kendaraan Listrik
Pemerintah memutuskan untuk tetap mengembangkan dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi alasan pemerintah bakal melanjutkan program ini.
Pertama, untuk mengurangi impor BBM Indonesia yang mencapai Rp 300 triliun tiap tahun.
"Kita masih banyak mengimpor BBM Rp 300 T per tahun. Kita harus cari cara agar impor BBM berkurang," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin dalam video konferensi, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Kedua, terkait masalah lingkungan. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menghasilkan emisi yang tinggi. Maka penggunaan BBM di harus dikurangi karena alasan lingkungan.
Ketiga, memaksimalkan penggunaan listrik pada jam rendah penggunaannya. "Ketika jam rendah ada kapasitas yang masih bisa digunakan," kata Ridwan.
Selain itu, pemerintah ingin memaksimalkan sumber daya alam yang bisa membuat baterai. Bahan baku ini ingin dikapitalisasi oleh negara.
"Kita punya kelebihan dalam membuat baterai dan ini akan kita kapitalisasi," kata Ridwan.
Untuk itu, sambil menunggu proyek ini berlangsung pemerintah memberikan kemudahan bagi kendaraan listrik dari luar negeri masuk ke Indonesia.
Namun tetap diatur dalam periode dan jumlah sesuai direncanakan. Apalagi pemerintah memiliki spesifikasi hanya kendaraan yang menggunakan baterai saja yang dipermudah.
"Pemerintah memprioritaskan kendaraan bermotor berbasis baterai yang lain hybrid dan lain-lain tidak difasilitasi lebih banyak," kata Ridwan.
Saat ini beberapa perusahaan sudah mulai membangun infrastruktur dan memulai berkonsorsium. Menurut Ridwan, hal yang menarik yakni industri dalam negeri yang membangun kapasitas tersebut.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
