Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan agar ada regulasi baru tentang keterlibatan Pemprov terhadap sekolah swasta. Keinginan tersebut didasari ketimpangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri.
"Jadi tahun ini kalau bisa adalah tahun reform total untuk pendidikan swasta. Tahun ajaran depan kita sudah bisa mengatur perpindahan antar jejang sebagai satu kesatuan," ujar Anies dalam rapat pimpinan bersama sejumlah dinas terkait, yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Senin (20/7/2020).
Advertisement
Belajar dari kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai tingginya minat anak-anak ke sekolah negeri, di samping tidak adanya uang pangkal, kualitas sekolah negeri lebih mumpuni dibanding sekolah swasta.
Ia menyadari untuk membuat langkah kolaborasi sekolah swasta dan negeri, bukan langkah sederhana. Hanya, jika rencana ini terlaksana akan memberikan banyak pilihan bagi peserta didik Jakarta dalam memilih sekolah.
"Kita bayangkan PPDB negeri dan swasta jadi sebagai satu kesatuan, policy-nya pun terintegrasi, sehingga warga Jakarta punya opsi semuany. Tentu ini tidak akan sederhana," tuturnya.
Anies juga menjelaskan agar rencana ini segera dilaksanakan untuk memeratakan kualitas pendidikan di ibu kota. Menurut dia, jika kepala sekolah swasta diberikan pelatihan dalam manajemen sekolah dan pendidikan, setidaknya kualitas sekolah tersebut meningkat 26 persen.
"Untuk ke depan, persiapan improvement kualitas sekolah swasta sekaligus. Improvement kepala sekolah itu bisa naik (meningkatkan kualitas) 26 persen," ungkap Anies Baswedan.
Rp 171 M Bantuan Sekolah
Pemprov DKI juga berencana mengalokasikan anggaran Rp 171 miliar sebagai bentuk bantuan terhadap peserta didik yang tak lolos sekolah negeri. Sumber anggaran diproyeksikan berasal dari anggaran belanja tak terduga, perubahan APBD 2020, atau KSBB pendidikan creative financing pola asuh. Nilai anggaran tersebut mencakup untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK.
"Hasil padanan data dari Dinas Sosial total anggarannya Rp 171,065,500,000," ujar Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DKI Jakarta, Catur Laswanto, yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7).
Catur menuturkan bantuan tersebut diberikan bagi peserta didik tidak mampu yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta.
Sementara itu ia menjelaskan total anggaran yang akan diproyeksikan berasal dari 85.508 peserta didik berbagai jenjang yang diperoleh dari Dinas Sosial. Lebih lanjut, Catur menuturkan total pendaftar PPDB sebanyak 358.664 orang. Dari jumlah tersebut yang diterima di sekolah negeri sebanyak 232.653 orang.
Kemudian, sebanyak 126.011 orang dinyatakan tidak diterima oleh sekolah negeri disaring untuk menentukan peserta didik dengan kemampuan ekonomi yang lemah.
"Kenapa kami padankan data yang asal dari PPDB dengan data Bansos, karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah maka harus dipastikan bahwa mereka yang layak, mereka yang sudah masuk dalam data Bansos," jelas Catur.
Reporter: Yunita Amalia
Merdeka.com
Advertisement
