Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang, menyarankan pemerintah untuk membuat Satuan Tugas Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar penyaluran modal itu cepat.
"Bila perlu pemerintah membentuk Satgas Permodalan UMKM untuk dapat merumuskan penyaluran modal UMKM dengan persyaratan yang mampu dipenuhi, seperti jenis usaha, lama usaha, dan prospek selama ini," kata Sarman dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
Advertisement
Kata Sarman, sektor UMKM sangat mudah digerakkan, asalkan pemerintah segera memberikan modal kerja dengan persyaratan yang mudah dijangkau dan dipenuhi.
Pemerintah harus memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap modal kerja UMKM, yang diharapkan mampu menopang perekonomian selama pandemi covid-19.
"UMKM butuh modal tidak banyak dan variatif di kisaran Rp 10- 25 juta, mereka sudah dapat membuka usahanya. Nantinya, modal itu langsung berputar dan langsung merekrut tenaga kerja," ujarnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Cari Alternatif
Namun, jika melalui skema modal kerja dengan skema standar perbankan, dipastikan UMKM tidak akan dapat memenuhinya. Jika pemerintah lamban merespons modal kerja UMKM ini, maka mereka akan mencari alternatif lain, yaitu meminjam ke rentenir atau bank keliling dengan bunga yang sangat tinggi.
Hal ini dilakukan karena mudah mendapatkan dan tanpa jaminan, dan mereka siap mencicil setiap hari. Inilah yang membuat UMKM selama ini susah naik kelas.
Advertisement
Perhatian Terhadap UMKM
Menurutnya, bila kondisi ini dibiarkan terus, saatnya mewujudkan harapan Presiden bagaimana menangani UMKM ini memakai manajemen krisis, dengan memberikan perhatian penuh terhadap UMKM.
"Selama ini UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, ekspor dan investasi," pungkasnya.
