12 Warga Sipil Tewas Diserang Milisi Kongo dalam 48 Jam

Seorang pejabat Kongo mengatakan bahwa serangan-serangan milisi ini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dalam beberapa tahun terakhir.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 22 Jul 2020, 09:39 WIB
Foto: shutterstock

Liputan6.com, Jakarta - 12 orang tewas dalam kurun waktu 48 jam di Provinsi Ituri di Republik Demokratik Kongo.

Seorang pejabat Kongo mengatakan bahwa serangan-serangan milisi ini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dalam beberapa tahun terakhir.

"Lima tewas pada Senin dan tujuh lainnya pada Selasa di desa Mayolo dan Andasia," kata pejabat lokal Innocent Madaku Ndala kepada AFP.

"Kami baru saja mengubur mereka semua di desa masing-masing," katanya.

Seperti kebanyakan kasus pembunuhan baru-baru ini, serangan itu disalahkan pada kelompok milisi bernama Cooperative for the Development of Congo (CODECO).

CODECO diambil dari kelompok etnis Lendu, sebuah komunitas petani mayoritas yang secara historis bentrok dengan Hema, sekelompok pedagang dan penggembala.

Ratusan orang telah tewas di provinsi Kivu Utara dan Selatan serta Ituri Selatan sejak Oktober lalu, ketika angkatan bersenjata melancarkan penumpasan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di timur yang bermasalah di negara itu.

Kongo Timur secara kronis tidak stabil selama seperempat abad, populasinya diteror oleh milisi yang terutama merupakan warisan dari dua perang besar.

Simak video pilihan berikut:


Permasalahan yang Rumit

Ilustrasi bentrok.

The International Crisis Group (ICG) mengatakan pekan lalu bahwa 500.000 orang telah terlantar dalam kekerasan sejak akhir 2017.

Pengamat internasional pun telah berbicara tentang "kejahatan terhadap kemanusiaan" yang dilakukan di wilayah tersebut.

Tidak jelas mengapa kekerasan mulai terjadi lagi. Pihak ICG berargumen bahwa para pemimpin lokal Lendu tidak mendukung milisi.

Mantan kepala perang dari periode bentrokan etnis sebelumnya pada 1999-2003 telah berada di kawasan itu selama beberapa hari, berusaha membuka perundingan damai atas permintaan Presiden Felix Tshisekedi.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya