Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu berlebihan dalam membentuk Komite Penanganan Covid-19 untuk menggantikan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Bahkan, ia menyatakan, Jokowi seharusnya mempercepat perombakan (reshuffle) kabinet dibanding membuat komite baru jika ingin memulihkan ekonomi nasional.
Advertisement
"Sebaiknya fungsi gugus tugas maupun kementerian yang sudah ada dioptimalkan. Idealnya dibanding buat komite baru sebaiknya reshuffle kabinet. Lebih berdampak besar," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (22/7/2020).
Menurut dia, saat ini yang mendesak adalah bagaimana mengurusi hambatan birokrasi dan teknis. Itu mustinya dilakukan untuk mempercepat realisasi stimulus, memperbaiki data penerima bantuan sosial, dan merumuskan tambahan stimulus baru.
"Kalau terlalu banyak komite apa ada jaminan stimulus bisa efektif? Apakah tidak menjadi pemborosan anggaran baru?," cibir dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Fokus Penanganan Covid-19
Bhima mengatakan, negara saat ini seharusnya fokus terhadap penanganan Covid-19 terlebih dahulu sebagai kebutuhan yang lebih mendesak. Sebab, ia menambahkan, tanpa adanya penurunan kasus yang signifikan, tidak masuk akal jika ekonomi bisa berangsur pulih.
"Investor akan masuk wait and see dulu melihat kasus positif melebihi China. Jadi pembentukan komite belum urgent. Perkuat saja dua fungsi yang sudah ada, tanpa perlu banyak buat komite baru," imbuh dia.
Advertisement
