Liputan6.com, Jakarta Delvira HutabaraKomisi X DPR RI berencana memanggil Mendikbud Nadiem Makarim dan dua yayasan yang lolos Program Organisasi Penggerak (POP) yakni Samporna dan Tanoto. Pemanggilan itu terkait adanya kontroversi hingga mundurnya LP Ma'arif PBNU dan Muhammadiyah dari program tersebut.
”Kita rencana mengklarifikasi, minta penjelasan dari Mas Nadiem. Mungkin langkah awal kita tanya Mas Nadiem, ketika ini belum clear baru kemudian kita ada opsi untuk memanggil juga Sampoerna dan Tanoto Foundation,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda pada wartawan, Kamis (23/7/2020)
Advertisement
Syaiful menyesalkan Muhammadiyah dan NU mundur dari POP. Hal itu menurutnya membuat program tersebut kehilangan legitimasi.
“NU, Muhammadiyah mundur, saya dengar informasi juga katanya PGRI mau mundur. Artinya kalau kelembagaan ini mundur saya merasa program ini kehilangan legitimasinya karena walau bagaimanapun NU Muhammadiyah adalah penyelenggara pendidikan sejak sebelum bangsa ini merdeka," jelasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Belum Dibahas di DPR
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan, program apa pun dari visi merdeka belajar dan menggunakan anggaran negara, harus melalui pembahasan di Komisi X.
“Anggran POP yang dianggarkan oleh Kemendikbud belum dibahas dan belum disetujui oleh DPR RI. Anggaran POP yang direncanakan sebesar Rp 595 miliar pertahun di komisi X masih berupa pagu indikatif, jadi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut, karena masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” jelasnya.
Advertisement
