Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengusulkan sejumlah skema untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam skema tersebut, salah satu usulan pemerintah penyertaan modal negara (PMN).
Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan opsi penyuntikan modal melalui penanaman modal negara (PMN) belum diputuskan masuk pada APBN 2021.
Advertisement
Dirjen Kekayaan Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memutuskan opsi apa yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan Jiwasraya.
"Kita tunggu saja, apakah dianggarkan atau tidak," kata Isa dalam dalam media briefing DJKN, Jumat (24/7/2020).
"Alokasi di APBN 2021, Agustus ya pastinya," imbuh dia.
Isa menyebut, pemerintah akan tetap menyelesaikan masalah yang menimpa Jiwasraya ini. Menurutnya, masih ada kemungkinan pemerintah untuk menyelamatkan Jiwasraya tidak melalui PMN, melainkan skema baru. Meski begitu, Isa mengaku belum bisa menjelaskan secara detail mengenai skema baru yang akan dipertimbangkan pemerintah.
"Tapi yang jelas pemerintah akan lakukan mekanisme tidak investasi langsung ke Jiwasraya. Detailnya nanti akan satu pintu, agar ceritanya jelas lewat Kementerian BUMN. Kita lihat Agustus ada apa nggak, ada alternatif lain kita selesaikan Jiwasraya," ungkap Isa.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tak Mau Kasus Jiwasraya Terulang, Erick Thohir Ingin Bentuk Holding Dana Pensiun
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir masih menyesali kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Untuk itu, ia tak mau skandal serupa terulang pada perusahaan dana pensiun di bawah BUMN.
"Terus terang kasus Jiwasraya itu berat. Dimana mohon maaf, kalau kita tahu bisnis dana pensiun itu untuk orang kecil. Tidak perlu juga menjanjikan suatu return yang gila-gilaan," kata Erick, seperti dikutip Jumat (3/7/2020).
Menurut dia, seharusnya bisnis yang aman ditujukan bagi pensiunan cukup dengan berinvestasi pada surat utang negara saja.
"Sebenarnya cukup surat utang negara dibeli, atau kita beli yang untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang yang return-nya 7 persen. Atau paling aman deposito aja," imbuhnya.
Tak ingin kasus Jiwasraya terulang, Erick Thohir berencana untuk coba membentuk holding dana pensiun BUMN. Saat ini, ia tengah mempelajari dasar hukum pembentukan holding tersebut.
"Kita sedang coba konsolidasi dana pensiun ini. Tapi legal hukumnya ini lagi kita lagi pelajari, karena dana pensiun ini di bawah kebanyakan yayasan atau pendiri, ini menjadi tidak mudah," ungkap dia.
Untuk tahap awal, ia bakal menggabungkan beberapa perusahaan dana pensiun besar. "Saya berusaha dana pensiun BUMN kita coba konsolidasi. Mungkin awalnya 3-4 dana pensiun besar, nanti pelan-pelan bisa menyeluruh mudah-mudahan," tandas Erick Thohir.
Advertisement
