Liputan6.com, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pihaknya akan kerja sama dengan Partai Demokrat untuk mengusung Akhyar Nasution di Pilkada Kota Medan. Hal itu disampaikan usai pertemuan PKS dan Demokrat, Jumat kemarin, meski Sohibul mengaku belum mendapat laporan resmi dari DPD PKS Kota Medan.
Diketahui, Akhyar merupakan kader lama PDIP dan bukan kader asli PKS maupun Demokrat.
Advertisement
Terkait hal ini, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kadersasi, sekaligus Plt Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat, mengingatkan bahwa berpartai sama juga dengan bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.
"Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader," kata Djarot, Sabtu (25/7/2020).
"Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan masuk pada ketegori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," imbuh dia.
Menurut Djarot, PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah yang akan dimajukan di pilkada.
"Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan partai. PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," ungkap Djarot.
PDIP juga mencatat, Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp 4,7 miliar.
Menurut Djarot, ini menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkan yang bersangkutan. Selain itu, PDIP juga memertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera.
"Pertimbangan yang komprehensif, strategis, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan partai. PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya Saudara Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang," pungkasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kini Kader Demokrat
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pihaknya akan kerja sama dengan Partai Demokrat untuk mengusung Akhyar Nasution di Pilkada Kota Medan. Hal itu disampaikan usai pertemuan PKS dan Demokrat.
"Tetapi yang sudah tersampaikan adalah mereka sekarang sedang komunikasi politik untuk mengusung calon, sedang runding, yang menguat adalah Pak Akhyar dan ini yang dikomunikasikan oleh PKS dengan Demokrat," ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Sohibul mengatakan, Akhyar kini sudah menjadi kader Partai Demokrat. Diketahui, sebelum pindah ke Demokrat, Plt Wali Kota Medan itu merupakan Wakil Ketua DPD PDIP.
"Karena Pak Akhyar sudah masuk menjadi kader Demokrat dan ini mudah-mudahan menjadi koalisi Demokrat dan PKS," kata dia.
Advertisement
