Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai lonjakan kasus positif Covid-19 di Jakarta tidak hanya disebabkan minimnya pengawasan. Penyebab penularan masih terjadi disebabkan kesadaran warga menerapkan protokol kesehatan yang terus menurun.
"Kalau kita perhatikan warga DKI juga mulai santai, bebas, tidak ketat lagi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jadi sekali lagi untuk bisa mengendalikan covid ini perlu kerja sama, baik pemerintah maupun dari kesadaran warga DKI sendiri," ujar Zita, Selasa (28/7/2020).
Advertisement
Ia menambahkan, saat ini seluruh tempat-tempat keramaian di Jakarta bisa saja menjadi klaster-klaster baru karena minimnya pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga. Misalnya, saat ini perkantoran menyumbang penambahan kasus positif Covid-19.
Menurutnya, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan percuma dan tidak memiliki perbaikan dalam memutus rantai penularan virus Corona, jika kesadaran warga terhadap bahaya virus tersebut.
"Mau seketat apapun pemerintah memberlakukan PSBB, kalau kesadaran warga tidak naik, tidak tumbuh, akan sia-sia saja," tandasnya.
Politikus PAN itu juga mengingat Pemprov DKI terus meningkatkan pengawasan dan penindakan bagi warga yang abai terhadap protokol kesehatan.
"Warga DKI ini agak bandel, jadi memang harus tegas sama warga DKI. Coba dibuat aturan, dan yang paling penting bukan hanya aturan, tapi pengawasan. Lakukan banyak sidak, misalnya perkantoran jadi klaster baru Covid-19, sidak saja, pada pake masker enggak, saya kira banyak yang santai buka masker dan ngobrol dekat-dekat," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Perusahaan Diminta Jujur
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta (Andri Yansyah) mengingatkan seluruh perusahaan jujur menyampaikan informasi adanya kasus konfirmasi positif Covid-19.
"Kita minta ada kerja sama dari perusahaan, jangan ditutup-tutupi, toh juga kita tidak melakukan apa-apa kok. Malahan, buat perusahaan itu sehat dan bisa beraktivitas kembali," ucap Andri.
Andri mengakui, Dinas Tenaga Kerja tidak akan sanggup untuk mengawasi protokol kesehatan di seluruh perkantoran di Jakarta karena keterbatasan personel. Untuk itu, dia berharap agar setiap kantor dibentuk gugus tugas, dan jujur terkait adanya temuan kasus untuk mempermudah Pemprov melakukan pelacakan dan isolasi sementara kantor tersebut dan disterilisasi.
Dia juga mengimbau agar seluruh karyawan dan manajemen perkantoran tidak takut untuk melakukan tes Covid-19.
"Makanya saya minta kepada perusahaan, perkantoran, betul-betul mengaktifkan yang namanya gugus tugas internal perusahaan. Terus jangan takut dilakukan pengetesan, jangan takut melakukan pelaporan kalau ada karyawan terpapar," tandasnya.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
