DPRD Sulut Tanggapi Tuntutan Pengurangan Biaya Kuliah Profesi FK Unsrat

Kemudian DPRD Sulut meminta Rektor Unsrat menetapkan standar minimum BOP sesuai perundang-undangan, dan akan dikawal oleh lembaga legislatif.

oleh Yoseph Ikanubun diperbarui 31 Jul 2020, 15:00 WIB
Wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok mengharapkan agar rekomendasi tersebut bisa menjadi awal jalan keluar terbaik bagi mahasiswa PPDS.

Liputan6.com, Manado - Aksi ratusan dokter residen dari Fakultas Kedokteran (Faked) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang menuntut pengurangan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) masih terus berlanjut. Setelah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di kampus, kali ini mereka mengadu ke DPRD Provinsi Sulut.

Para legislator kemudian memanggil Rektor Unsrat Ellen Joan Kumaat dalam agenda rapat dengar pendapat, Rabu (29/7/2020).

Koordinator Forum Komunikasi Residen Faked Unsrat Manado dr Jacob Pajan mengatakan, langkah mereka mengadu ke DPRD Sulut dilakukan karena pihak rektorat terkesan membiarkan mereka berjuang sendiri.

"Lewat wakil rakyat kami minta agar bisa mendengar aspirasi kami, termasuk mengundang rektor membahas masalah ini," ujar Pajan.

Ellen sempat menyatakan bahwa kebijakan pembayaran BOP menjadi kewenangan Mendikbud, bukan kewenangan Unsrat Manado. Namun, karena persoalan ini sudah masuk ke lembaga legislatif, pihaknya siap bersama dengan DPRD Sulut menyurati Mendikbud untuk pengurangan BOP. 

"Kalau mereka siap besok atau lusa kami juga akan siap. Jadi jangan hanya kami yang berdiri sendiri tetapi harus bersama-sama," ujarnya.

Setelah melalui perdebatan dan adu argumentasi antara para dokter residen dan rektor bersama jajarannya, rapat dengar pendapat kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi.

"Pertama meminta Rektor Unsrat menyurat ke Mendikbud untuk keringanan BOP di masa pandemi Covid-19," ujar Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu.

Kemudian DPRD Sulut meminta Rektor Unsrat menetapkan standar minimum BOP sesuai perundang-undangan, dan akan dikawal oleh lembaga legislatif.

"Pimpinan DPRD ikut menyurati Kemendikbud terkait masalah ini. Surat tersebut diserahkan kepada Rektor Unsrat dan perwakilan mahasiswa PPDS," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok mengharapkan agar rekomendasi tersebut bisa menjadi awal jalan keluar terbaik bagi mahasiswa PPDS.

"Kami berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk memperjuangkan nasib para dokter residen dari Unsrat ini," ujar Lombok.

Simak juga video pilihan berikut:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya