Liputan6.com, Hong Kong - Pemerintah Hong Kong resmi menunda pemilu parlemen selama satu tahun demi mencegah peningkatan kasus virus corona COVID-19.
Sebelumnya, pemilu dijadwalkan akan digelar pada September 2020.
Hong Kong saat ini mengalami lonjakan infeksi virus corona, dan melaporkan 121 kasus baru pada Jumat 31 Juli 2020, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (1/8/2020).
Baca Juga
Advertisement
Kendati demikian, pihak oposisi menuduh pemerintah menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan untuk menghentikan orang untuk menggunakan hak suaranya.
Sebelumnya, pada Kamis 30 Juli, pemerintah melarang 12 kandidat pro-demokrasi untuk ikut pemilu.
Para aktivis oposisi berharap memperoleh status mayoritas di Dewan Legislatif (LegCo) dalam pemilu September 2020, memanfaatkan kemarahan atas undang-undang keamanan nasional China yang diterapkan secara kontroversial di Hong Kong, dan kekhawatiran bahwa kebebasan wilayah tersebut sedang terkikis.
Kandidat pro-demokrasi telah membuat perolehan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan dewan distrik tahun lalu, memenangkan 17 dari 18 kursi dewan.
Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan dia akan meminta kekuatan darurat untuk menunda pemilihan, menyebutnya sebagai "keputusan paling sulit yang telah saya buat selama tujuh bulan terakhir".
"Penundaan ini seluruhnya dibuat berdasarkan alasan keamanan publik, tidak ada pertimbangan politik," katanya.
Hong Kong telah memiliki lebih dari 3.200 kasus baru virus corona yang dikonfirmasi, dengan 27 kematian.
Simak video pilihan berikut:
Pro - Kontra Penundaan Pemilu
Pemimpin Eksekutif Carrie Lam mengatakan, pandemi virus corona di Hong Kong berada dalam "situasi terburuk sejak Januari" dan "karena penyebaran masyarakat terus berlanjut, risiko wabah skala besar akan meningkat".
Dia mengatakan, dengan 4,4 juta pemilih terdaftar di Hong Kong, pemilihan akan melibatkan "pertemuan besar-besaran dan risiko infeksi yang sangat besar."
Lam juga menjelaskan, melanjutkan pemilihan umum pada September 2020 akan menimbulkan risiko khusus bagi para pemilih lansia, dan bahwa Hong Kong memiliki banyak pemilih terdaftar di China daratan, dan di luar negeri, yang tidak akan dapat ikut serta dalam pemilihan sementara langkah-langkah karantina perbatasan diberlakukan.
Pemerintah Beijing mengatakan mendukung keputusan itu, yang dibuat "untuk kepentingan publik dan didasarkan pada situasi aktual di Hong Kong".
Namun, politikus oposisi mengatakan, di bawah undang-undang pemilihan lokal, pemilihan hanya dapat ditunda 14 hari, dan bahwa penundaan yang lebih lama akan "memicu krisis konstitusional di kota".
Anggota parlemen Tanya Chan mengatakan, dia menduga politikus pro-pemerintah lebih peduli tentang "prospek pemilihan mereka sendiri" daripada "tingkat keparahan pandemi".
Beberapa ahli telah menyarankan, langkah-langkah dapat dilakukan untuk membuat pemilu lebih aman, seperti mengurangi waktu tunggu di tempat pemungutan suara, sehingga penundaan satu tahun penuh tidak diperlukan.
Aktivis Joshua Wong, yang didiskualifikasi karena mencalonkan diri dalam pemilihan, menulis di Twitter, pandemi tersebut digunakan sebagai "sebagai alasan untuk menunda pemilihan" dan merupakan "penipuan pemilu terbesar dalam sejarah #HK."
Ratusan ribu orang mengambil bagian dalam pemilihan pendahuluan pro-demokrasi tidak resmi awal bulan ini, dalam apa yang dilihat sebagai pertunjukan dukungan untuk gerakan pro-demokrasi.
Advertisement
