Liputan6.com, Jakarta Anggota FPDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai aturan ganjil genap yang diterapkan saat DKI Jakarta masih berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bakal makin mempersulit masyarakat.
"Kebijakan ini menambah kesulitan rakyat. Dasar kebijakan tidak jelas. Bilamana untuk mengatasi kemacetan, maka selama sekolah belum dibuka, kemacetan di Jakarta tidak mendesak untuk diberlakukannya kebijakan ganjil genap,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (4/8/2020).
Advertisement
Dia menilai apabila tujuan aturan tersebut untuk mengurangi penularan, maka yang harus dilakukan adalah memperbanyak tes dan protokol kesehatan ketat.
"Kalau untuk mencegah penularan dengan mengurangi mobilitas, maka pencegahan penularan bukan dengan membatasi pergerakan saja atau dengan tes swab saja tapi dengan mengikuti protokol dengan disiplin jangka panjang,” ucap Gilbert.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Perparah Kondisi Ekonomi
Gilbert menyebut risiko penularan justru meningkat lantaran karyawan kini terpaksa naik kendaraan umum.
"Karyawan tetap akan masuk karena masalah peraturan kantor dan risiko tertular karena transportasi umum lebih berisiko daripada kenderaan pribadi,” ucapnya.
Apalagi ia menilai kondisi ekonomi sedang limbung, ia menilai kebijakan ganjil genap akan memperparah keadaan ekonomi. Untuk mengatasi penularan, Gilbert meyarankan agar seluruh ASN diterjunkan untuk mengawasi secara ketat.
"Kebijakan ga-ge di tengah ekonomi yang merosot terasa tidak tepat.Yang mendesak untuk mengatasi kenaikan penderita saat ini adalah mengawasi di lapangan, dengan menurunkan seluruh ASN," dia menandaskan.
Advertisement
