Sri Mulyani Kaji Beri Tambahan Gaji ke Pegawai Berpenghasilan di Bawah Rp 5 Juta

Pemerintah sedang mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Agu 2020, 18:34 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian insentif berupa tambahan gaji bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Karyawan penerima insentif ini diperkirakan sekitar 13 juta.

"Pemerintah sedang mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki di bawah Rp 5 juta," ujar Sri Mulyani melalui konferensi pers secara online, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut nantinnya akan menelan dana sebesar Rp 31,2 triliun. Hingga kini rencana tersebut masih dibahas. "Ini akan memakan anggaran Rp31,2 triliun," jelasnya.

Selain insentif ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Masing-masing pelaku UMKM akan mendapat Rp 2,4 juta.

"Kita akan memberikan bantuan bansos produktif bagi 12 juta UMKM artinya mereka mendapat Rp 2,4 juta seperti yang sudah disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Pengusaha UMKM sangat kecil itu bentuknya bantuan produktif jadi bukan pinjaman ini anggarannya Rp 30 triliun," tandasnya.


Survei: 68,5 Persen Masyarakat Sebut Bansos Tak Cukup untuk Menyambung Hidup

Pekerja memindahkan paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Survei Cyrus Network menunjukkan temuan mengejutkan atas manfaat bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk menyambung hidup di tengah pandemi Covid-19. Dimana 68,5 persen masyarakat menyatakan bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

"Pada survei kali ini masyarakat merasa bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Dimana jumlahnya cukup tinggi mencapai 68,5 persen," ujar CEO Cyrus Network, Eko Dafid Afianto dalam memaparkan survei via Zoom, Senin (27/7/2020).

 

Kemudian, sambung Eko, hanya ada 31,8 persen masyarakat yang merasa bansos mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi ini. Sedangkan, 2,4 persen responden lainnya memilih tidak menjawab.

Adapun, bansos tunai menduduki peringkat pertama yang lebih banyak diterima masyarakat dengan presentase 78,6 persen. Kemudian, bansos non tunai atau sembako sebanyak 67,2 persen.

Untuk bantuan keringanan listrik tercatat menduduki peringkat ketiga dengan angka 31,6 persen. Disusul relaksasi kredit sebanyak 8.0 persen.

Program kartu prakerja sendiri ada di peringkat kelima dengan capaian 6,5 persen. Lalu, keluarga harapan dengan presentase mencapai 3,9 persen.

"Sisanya, 0,9 persen responden tidak menjawab. Jadi bansos tunai tercatat paling banyak diterima masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 16-20 Juli 2020 terhadap 1230 responden dari seluruh Indonesia. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya