Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan perluasan Jaringan Bersih atau Clean Network yang merupakan pendekatan komprehensif Administrasi untuk melindungi aset di seluruh dunia.
Termasuk privasi warga negara Amerika Serikat dan informasi paling sensitif perusahaan dari intrusi agresif Partai Komunis China.
Dalam sebuah teleconferance yang diadakan US Asia Pacific Media Hub, Under Secretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment Keith Krach menyampaikan bahwa The Clean Network bertujuan menangani ancaman jangka panjang terhadap privasi data, keamanan, hak asasi manusia, dan kolaborasi berprinsip yang ditimbulkan oknum tak bertanggung jawab.
Baca Juga
Advertisement
"Clean Network berakar pada standar kepercayaan digital yang diterima secara internasional. Perluasan ini dibangun di atas keberhasilan prakarsa Clean Network 5G yang diumumkan pada bulan April oleh Menteri Luar Negeri Pompeo," ujar Keith Krach dalam teleconference bersama media, pada Jumat (7/8/2020) waktu Indonesia.
Ia mengklaim, kini lebih dari 30 negara telah mengikuti Clean Network, termasuk banyak negara di Asia dan Eropa.
"Misalnya, Perdana Menteri Polandia Morawiecki baru-baru ini menyatakan bahwa Polandia percaya bahwa pembangunan jaringan 5G Clean Path adalah upaya untuk kedaulatan teknologi strategis UE."
"Lebih lanjut, Uni Eropa dan semua anggotanya mengembangkan kotak alat keamanan siber 5G yang mendefinisikan langkah-langkah yang jelas untuk menghindari penggunaan pemasok aplikasi berisiko tinggi."
Under Secretary Krach juga menyebut bahwa memperluas Clean Network untuk menyadari kebenaran bahwa data 5G tidak hanya tetap pada peralatan 5G saja.
Ini juga akan memiliki keterkaitan dengan jaringan cloud dan kabel bawah laut dalam perjalanannya ke smartphone dan aplikasi seluler di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat.
"Ini akan menargetkan sejumlah perangkat dan aplikasi termasuk Huawei, TikTok, dan banyak lainnya."
Simak video berikut ini:
5 Inisiatif Baru Terkait The Clean Network
Under Secretary Krach mengatakan, Menlu Pompeo meluncurkan lima inisiatif baru terkait Clean Network"
"Pertama, akan memastikan bahwa perusahaan telekomunikasi China yang tidak dipercaya tidak akan bisa menyediakan layanan telekomunikasi internasional antara Amerika Serikat dan negara lain.
Kedua adalah Clean Store, yang akan menghapus aplikasi China yang tidak tepercaya dari toko aplikasi Amerika Serikat. Presiden Trump telah menyebutkan tindakan yang akan datang pada TikTok. Dengan induk perusahaan yang berbasis di China, aplikasi seperti TikTok, WeChat, dan lainnya merupakan ancaman besar bagi data pribadi dan warga negara kita, serta warga di seluruh dunia.
Ketiga, pembersihan aplikasi. Kami sedang berupaya untuk mencegah Huawei dan vendor tidak tepercaya lainnya melakukan pra-pemasangan atau menyediakan pengunduhan aplikasi AS yang paling populer. Kami tidak ingin perusahaan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Huawei.
Keempat, Clean Cloud, yang melindungi informasi pribadi yang sensitif dan kekayaan intelektual yang berharga termasuk penelitian vaksin COVID-19 agar tidak dapat diakses pada sistem berbasis cloud yang dijalankan oleh perusahaan seperti Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom, dan Tencent.
Departemen Luar Negeri akan bekerja sama dengan badan perdagangan dan agensi lain untuk membatasi kemampuan penyedia layanan cloud China untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses sejumlah besar data dan informasi sensitif di Amerika Serikat.
Kelima, clean cable. Kami bekerja untuk memastikan mereka tidak dapat mengkompromikan informasi yang dibawa oleh kabel bawah laut yang menghubungkan negara kami ke internet global dan mengumpulkan intelijen dalam skala yang sangat tinggi."
Advertisement
Penegakan Hukum
Saat ini, AS menilai bahwa Huawei Marine secara signifikan meremehkan perusahaan lain dalam beberapa pengadaan untuk menghubungkan Asia, Pasifik, Afrika, dan Eropa menggunakan teknologi bawah laut yang didukung negara China.
"Jadi, momentum untuk Clean Network semakin besar. Amerika Serikat menyerukan kepada sekutu dan mitra kami di pemerintahan dan industri di seluruh dunia untuk bergabung dengan gelombang pasang yang berkembang untuk mengamankan data dari China," jelas Under Secretary Krach.
Kelima pengumuman ini diharapkan AS dapat membantu mencegah ribuan pengintai dari Beijing yang mereka sebut bisa mencuri kekayaan intelektual, membaca email dan teks warga negaranya dan menganalisis informasi yang paling sensitif.
Saat ditanya soal penegakan dan dasar hukum untuk menghentikan beberapa teknologi China dan aplikasi Tiongkok ini di negara ketiga, Under Secretary Krach menyatakan Presiden Donald Trump memiliki semua otoritas yang dia butuhkan untuk mencegah hal-hal ini terjadi di Amerika Serikat.
"Dan juga, menurut saya salah satu hal besar adalah negara-negara di seluruh dunia harus segera menyadari, siapa yang kita percayai?. Karena mereka telah melihat apa yang terjadi di Hong Kong. Mereka telah melihat apa yang terjadi dengan pandemi."
"Maksud saya, pandemi adalah hasil dari penyembunyian data virus. Ini seharusnya tidak pernah terjad. Ini telah memengaruhi kehidupan semua orang dan warga dunia sadar mereka memahami bahwa mereka tidak menyukainya."
