Insentif Rp 2,4 Juta dari Pemerintah Disambut Suka Cita Pekerja Swasta

Ungkapan syukur juga turut dilontarkan calon penerima bantuan lainnya, Ii (24 tahun). Pria yang juga seorang pekerja pabrik di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini menyampaikan, uang bantuan itu akan lebih membantu kebutuhan sehari-harinya bersama orang tua.

"Seneng dan merasa terbantu. Itu buat ngasih ke orang tua sama buat beli kebutuhan sehari-hari," kata dia kepada Liputan6.com.

Lantaran dirinya masih lajang dan tinggal bersama orang tua, Ii bakal memanfaatkan uang bansos tersebut untuk simpanannya. "Buat ditabung aja," ucap dia.

Sementara calon penerima lainnya berinisial Budi (37 tahun) juga mengaku terbantu dengan adanya bantuan dana tersebut. Lantaran gajinya yang saat ini masih berada di level UMR Jakarta (sekitar Rp 4,2 juta) harus dipakai untuk menafkahi seorang istri (ibu rumah tangga) dan dua anak yang duduk di bangku sekolah.

"Kalau dibilang mencukupi ya Alhamdullah. Asal terealisasi aja dan gimana cara realisasikannya, yang pasti membantu dan Alhamdulillah banget," ungkap Budi.

Namun pada saat wawancara, pria yang bekerja di bidang jasa perangkat bisnis ini mengaku belum banyak mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana bantuan Rp 2,4 juta tersebut.

"Belum tau juga, biasanya kalau dapet bansos dapat di Jakarta, KTP masih Jakarta. Cara ngedapetinnya gimana?" kata Budi.

Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan insentif Rp 2,4 juta kepada 13 juta tenaga kerja di sektor formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pemberiannya akan dilakukan dalam dua tahap pada kuartal III dan IV tahun ini, atau Rp 1,2 juta di tiap tahap.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin (BGS) menuturkan, bantuan tersebut hanya diberikan kepada tenaga kerja formal lantaran segmen masyarakat lainnya sudah menerima insentif lain dalam bermacam bentuk.

"Memang pak presiden menyadari bahwa 29 juta rakyat termiskin sudah diberikan bermacam bantuan. Jadi contohnya PKH itu berkisar antara 600 ribu sampai 1 juta. Bansos dan kartu sembako itu Rp 200 ribu per bulan. Kemudian program untuk yang di-PHK besarannya sekitar Rp 3,6 juta dalam 4 bulan," paparnya dalam sesi teleconference, Jumat (7/8/2020).

"Sehingga memang diharapkan ini justru mengurangi kesenjangan sosial, karena segmen-segmen lain sudah diberikan bantuan," dia menambahkan.

Dikatakannya, pemerintah juga menyadari sebagian besar tenaga kerja formal secara ekonomi kini turut kesulitan akibat wabah pandemi Covid-19. Banyak di antara mereka yang harus dirumahkan atau terkena pemotongan gaji.

"Yang belum adalah segmen tenaga kerja formal yang tidak termasuk segmen tenaga kerja informal, rakyat miskin atau di-PHK, yang belum mendapatkan bantuan karena gaji mereka dipotong," tuturnya.

Secara mekanisme pembayaran, BGS menyampaikan, pemerintah akan mengalokasikan bansos Rp 2,4 juta dalam dua tahap melalui rekening tenaga kerja milik BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita menggunakan data resmi yang ada di BPJS. Data itu lengkap karena setiap bulan mereka membayar iurannya, dan kita juga tahu namanya siapa, bekerjanya dimana, sudah berapa lama bekerja," ungkap dia.

"Insya Allah dalam dua minggu ini kita akan bisa mengumpulkan dan memverifikasi nomor rekeningnya, sehingga dana bantuan akan langsung disampaikan secara tunai," tandasnya.