Liputan6.com, Jakarta Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa BPH Migas terkait dengan tugasnya menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI. BPH Migas yang memberikan kuota BBM kepada Pertamina, juga badan usaha swasta, baik BBM subsidi, penugasan maupun BBM lainnya, juga pengawasan apakah volume tepat sasaran.
Terkait masa Ramadhan dan Idul Fitri, rutinitas BPH Migas melaksanakan pengawasan, membentuk Posko. Tahun ini menjalankan agenda BPH Migas Goes to Sumatera, berangkat, mulai tanggal 4 Mei berangkat dari Jakarta, rencana sampai tanggal 15 nanti.
Advertisement
Kepala BPH Migas mengucapkan selamat Kepada Erman Safar yang terpilih menjadi Walikota dalam Pilkada lalu.
"Terlebih ternyata selain background pengusaha, juga seorang aktivis, masih milenial jelang 35 tahun, ini sesuatu yang luar biasa," ujar Ifan sapaan akrab Kepala BPH Migas.
Terkait BBM, jelas Ifan, premium ini saat ini kompensasi, tetapi ada kebijakan pemerintah nantinya tidak akan diberikan kompensasi (2022), sehingga tidak diganti lagi dengan dana APBN. Lanjutnya, dalam Perpres 191 tahun 2014 dan Permen ESDM nmr 1053 premium adalah bbm penugasan harus ada di daerah non Jamali, karena kuota masih diberikan bahkan ditingkatkan 40 %.
Bahwa dalam implementasi misalnya tidak direalisasikan Pertamina, itu bukan kebijakan pemerintah, akan tetapi Pertamina memang tidak mau rugi dan tidak boleh rugi. Sehingga ada program langit biru Pertamina. Ini penting disampaikan agar Walikota juga bisa membantu menjelaskan jika ada kendala lapangan.
Adapun kuota JBT (Solar) Kota Bukittinggi th 2020=7.657 KL, kuota 2021=8.351 KL. Kuota 2021 terhadap kuota 2020 naik 9%, sedangkan terhadap realisasi 2020 naik 47%.
Sementara itu Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH, magister ilmu hukum alumnus Universitas Padjadjaran Bandung menyampaikan terimakasih atas tambahan kuota subsidi solar, juga premium penugasan.
Bukittinggi area perdagangan yang bukan hanya untuk Bukittinggi, area lintasan, sehingga mau tidak mau ikut melayani yang diluar itu. Kepala BPH Migas menambahkan, menjelaskan keberadaan Pertamini yang ilegal meski ada manfaatnya. Keberadaan Pertashop dengan investasi yang memungkinkan untuk dijangkau bisa menjadi solusi mengatasi Pertamini.
"Coba dirangkul dan mediasi Pertamini-Pertamini agar bergabung mendirikan Pertashop. Pertashop resmi, margin lebih besar dari SPBU, dan kuota dijamin tersedia, 4 Pertamini bisa bergabung menjadi satu mendirikan Pertashop dibantu dengan pembiayaan BSI," ujar Fanshurullah Asa Kepala BPH.
Jika ini bisa dilakukan, imbuhnya, akan menjadi solusi yang baik dalam mengatasi keberadaan Pertamini. Mengakhiri pertemuan, secara simbolis Kepala BPH Migas menyerahkan SK kuota BBM JBT dan JBKP 2021 Kota Bukittinggi.
(*)
