6 Perkembangan Corona Terkini dari Jubir Satgas Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengatakan kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebanyak 39.082. Data ini per 10 Agustus 2020 kemarin.

Wiku menyebut, persentase kasus aktif Covid-19 Indonesia 30,8 persen dari total konfirmasi positif. Angka ini berada di bawah rata-rata dunia yang sebesar 31,5 persen.

"Kasus aktif Indonesia berada di bawah dunia sebesar 30,8 persen sedangkan dunia 31,5 persen," ujar Wiku dalam konferensi pers, Selasa, 11 Agustus 2020.

Meski demikian, dia mengimbau semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19 di tanah air.

Mantan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini berharap, kasus aktif Covid-19 di Indonesia selalu lebih rendah dari rata-rata dunia.

"Kalau bisa kasus aktif di Indonesia harus selalu lebih rendah dari rata-rata dunia," ucap dia.

Wiku mengatakan, kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia per 10 Agustus 2020 berada di angka 4,5 persen atau 5.765 orang.

Angka itu menurun tipis dari data 3 Agustus 2020 lalu yang mencapai 4,68 persen. Namun, posisi Indonesia masih berada di atas rata-rata kematian Covid-19 dunia.

"Kematian di Indonesia lebih tinggi daripada dunia yaitu 4,5 persen, dunia 3,64 persen," papar Wiku.

Meski ini bukan kabar gembira, Wiku berharap semua pihak bekerja sama untuk menekan kasus kematian. Terutama pelayanan kesehatan untuk bekerja keras menangani pasien Covid-19.

"Jadi tujuan kita bersama adalah menurunkan angka kematian Indonesia, kalau bisa di bawah angka kematian dunia," kata dia.

Wiku kemudian menyebut, ada 22 provinsi di Indonesia yang memiliki angka kematian Covid-19 di bawah rata-rata dunia. Yaitu, DKI Jakarta 3,56 persen, Sulawesi Selatan 3,18 persen, Jawa Barat 3 persen, Bali 1,28 persen, Papua 1,06 persen dan Kalimantan Timur 2,84 persen.

"Kemudian Maluku Utara 3,3 persen, Gorontalo 2,54 persen, Maluku 1,8 persen, Sumatera Barat 2,8 persen dan DI Yogyakarta 2,85 persen," ucap Wiku.

Lalu, lanjut dia, Riau 1,8 persen, Aceh 2,8 persen, Papua Barat 1 persen, Kalimantan Barat 0,96 persen dan Kalimantan Utara 0,67 persen.

"Sulawesi Barat 1,8 persen, Sulawesi Tengah 3,24 persen, Jambi 1,9 persen, Bangka Belitung 0,9 persen, Nusa Tenggara Timur 0,65 persen dan Sulawesi Tenggara 1,37 persen," terang dia.

Wiku meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan monitoring dan evaluasi kepada sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi virus Corona Covid-19.

Dia menegaskan, Pemda wajib menutup kembali sekolah yang terindikasi tidak aman atau risiko penularan virusnya meningkat.

"Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman, atau tingkat risiko daerah berubah jadi lebih tinggi, maka pemda wajib menutup kembali satuan pendidikan tersebut," ucap Wiku.

Sejauh ini, pemerintah hanya memperbolehkan pembelajaran tatap muka dilakukan di sekolah zona hijau dan kuning.

Sementara, sekolah di zona merah dan oranye yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19 diminta tetap melakukan pembelajaran jarak jauh lewat daring atau online.

Meski begitu, Wiku menekankan bahwa pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning harus mendapat persetujuan dari pemda atau kantor wilayah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orangtua siswa. Dia juga mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah tidak bersifat wajib.

"Jika orangtua tidak atau belum setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan," kata Wiku.

Selain itu, Wiku mengingatkan sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka juga harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya, mengurangi kapasitas peserta didik di dalam kelas

"Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas," tutur Wiku.

Menurut Wiku, pembelajaran tatap muka sebaiknya diprioritaskan di sekolah-sekolah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal ini mengingat sulitnya dilakukan pembelajaran jarak jauh di daerah tersebut karena minimnya akses internet.

"Banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena minimnya akses digital. Untuk itu, imbauan untuk melakukan simulasi dan monitoring bagi daerah yang akan memperbolehkan tatap muka perlu dilakukan dengan baik," ujar Wiku.

Wiku mengakui kemampuan tes deteksi virus Corona Covid-19 di Indonesia belum merata. Sejauh ini, kata dia, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kemampuan testing tertinggi dibandingkan daerah lainnya.

"Kita perlu sadari kemampuan daerah memang bervariasi dari daerah satu ke daerah lainnya," kata Wiku.

Meski begitu, daerah lain kini juga tengah berupaya untuk meningkatkan kemampuan testing Covid-19. Wiku berharap daerah lain dapat meniru kemampuan testing yang dicapai DKI Jakarta.

"Hal ini juga sedang dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia. Dan harapannya agar dapat meniru apa yang terbaik yang telah dilakukan di Jakarta," ucap dia.

Menurut dia, DKI Jakarta memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding provinsi dari segi laboratorium maupun jumlah sumber daya manusia (SDM). Sehingga, kasus positif Covid-19 di Jakarta banyak ditemukan.

"Sehingga mereka (DKI Jakarta) bisa menemukan kasus lebih banyak, tes lebih banyak, sehingga bisa memenuhi atau melebihi standar dari WHO," jelas Wiku.