Liputan6.com, Sampang: Konflik Syiah dan Sunni yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Ahad lalu lantaran dipicu konflik antara dua keluarga kiai yang masing-masing memiliki pengikut. Konflik tak dapat diredam aparat keamanan dan pemerintah, bahkan kian meruncing karena tercampur ranah politis.
Peristiwa tersebut berawal dari selisih paham tentang tata cara beribadah antara Kiai Rois yang didukung warga setempat dengan adik ustaz Tajul Muluk yang menganut paham Syiah. Sang ustaz Tajul berada di pihak minoritas yang kian tersudut.
Polisi dianggap tak mampu melindungi warga Syiah bahkan dianggap lambat menangkap para pelaku yang membakar rumah dan musala kaum Syiah. Bahkan pemimpin Syiah, Tajul Muluk divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Sampang karena dinilai bersalah melakukan penodaan agama.
Kondisi tersebut diperparah setelah dimasukkan masalah politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sampang. Sang Bupati, Nur Cahya, menurunkan jabatan Sekretaris Daerah Sampang Hermanto Subaidi menjadi staf kelurahan karena bersaing dalam pilkada tersebut. Beberapa peneliti masalah Sampang menduga langkah ini memiliki korelasi politik yang ingin mengambil suara mayoritas masyarakat Sampang
Sementara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan terjadinya kembali tragedi Sampang berdarah. Karena sebelumnya, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi pada pemerintah namun dinilai tak dijalankan. Untuk itu, langkah penegakan hukum harus benar-benar dijalankan agar kondisi keamanan di Sampang bisa pulih.
Walau peristiwa sampang diketahui bersumber dari konflik keluarga, membiarkan masalah berlarut tanpa penanganan yang jelas telah menimbulkan korban jiwa dan menebar ketakutan.(ALI/ANS)
Peristiwa tersebut berawal dari selisih paham tentang tata cara beribadah antara Kiai Rois yang didukung warga setempat dengan adik ustaz Tajul Muluk yang menganut paham Syiah. Sang ustaz Tajul berada di pihak minoritas yang kian tersudut.
Polisi dianggap tak mampu melindungi warga Syiah bahkan dianggap lambat menangkap para pelaku yang membakar rumah dan musala kaum Syiah. Bahkan pemimpin Syiah, Tajul Muluk divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Sampang karena dinilai bersalah melakukan penodaan agama.
Kondisi tersebut diperparah setelah dimasukkan masalah politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sampang. Sang Bupati, Nur Cahya, menurunkan jabatan Sekretaris Daerah Sampang Hermanto Subaidi menjadi staf kelurahan karena bersaing dalam pilkada tersebut. Beberapa peneliti masalah Sampang menduga langkah ini memiliki korelasi politik yang ingin mengambil suara mayoritas masyarakat Sampang
Sementara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan terjadinya kembali tragedi Sampang berdarah. Karena sebelumnya, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi pada pemerintah namun dinilai tak dijalankan. Untuk itu, langkah penegakan hukum harus benar-benar dijalankan agar kondisi keamanan di Sampang bisa pulih.
Walau peristiwa sampang diketahui bersumber dari konflik keluarga, membiarkan masalah berlarut tanpa penanganan yang jelas telah menimbulkan korban jiwa dan menebar ketakutan.(ALI/ANS)
