Terlibat Prostitusi Mahasiswi, 4 Pejabat Korea Utara Dieksekusi Mati Bersama Muncikari

Kasus khusus ini diketahui melibatkan pelacuran terorganisir jangka panjang di kalangan pejabat, menggunakan ruang karaoke pribadi di Munsuwon, yang terletak di distrik Tongdaewon. Ia juga mengatakan, mereka yang terlibat lebih dari enam orang yang dieksekusi di depan umum di distrik Ryongsong Pyongyang pada 20 Juli.

"Banyak orang, terutama pejabat partai dan pembuat kebijakan di Pyongyang terlibat dalam kasus ini," kata sumber itu.

Sumber menjelaskan, kepala Munsuwon dan bahkan bintang film terkenal diketahui juga bersekongkol dalam mengatur pertemuan seksual dengan Komite Sentral dan pejabat Partai Pekerja Korea lainnya, dan menawarkan pekerjaan sampingan tersebut kepada siswa perempuan berusia 20-an dengan jaminan gaji lebih dari US$ 500 per bulan.

"Para wanita yang terlibat adalah mahasiswa berusia awal hingga pertengahan 20-an yang menghadiri Universitas Musik dan Tari Pyongyang, atau Universitas Seni Drama dan Sinematik Pyongyang," kata sumber itu.

Menurut keterangan sumber, lingkaran prostitusi tersebut pertama kali terungkap ketika beberapa mahasiswi terkejut setelah mengetahui pekerjaan tersebut dan melapor ke polisi. "Ketika para mahasiswi menerima uang tanpa mengetahui untuk apa, dan kemudian dipaksa untuk berhubungan seks, mereka segera melaporkannya ke pihak penegak hukum," kata sumber itu.

Polisi pun menangkap dan menyelidiki siapa-siapa saja yang terlibat prostitusi dan segera melaporkannya kepada sang presiden karena beratnya kasus tersebut.

"Kim Jong-un kecewa dengan murid-murid di sekolah favoritnya yang terlibat dalam perdagangan seks, yang akhirnya memerintahkan untuk melakukan eksekusi tembak," kata sumber itu.

Meskipun prostitusi ilegal di Korea Utara, namun secara umum memang dapat ditoleransi, tetapi dengan tindakan di mana pihak berwenang menarik suap dari mereka yang tertangkap basah. Menurut hukum Korea Utara, prostitusi membawa hukuman satu hingga lima tahun kerja paksa.

"Ada banyak kasus prostitusi di Pyongyang baru-baru ini, tetapi tidak ada yang ditembak mati karenanya. Sepertinya karena pejabat pusat dan mahasiswa terlibat, pihak berwenang ingin memberi contoh melalui eksekusi publik."

Sumber kedua, seorang penduduk Pyongyang yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan, membenarkan eksekusi tersebut, dengan mengatakan bahwa banyak warga Pyongyang yang hadir untuk melihat eksekusi tersebut secara langsung.

"Pemandian umum di kota-kota besar, termasuk Munsuwon di Pyongyang, digunakan sebagai basis kejahatan seperti prostitusi dan narkoba," kata sumber kedua.

"Khususnya pemandian kelas atas seperti Munsuwon, atau Eundeokwon di provinsi, yang melibatkan kejahatan pejabat tinggi dan orang kaya."

Sumber kedua mengatakan, eksekusi publik tersebut merupakan semacam peringatan bagi para pejabat yang menyalahgunakan jabatannya.

"Korupsi dan pelanggaran moral di antara pejabat pusat dan kota sudah terlalu jauh dalam beberapa tahun terakhir," kata sumber itu, yang menambahkan, "Itulah mengapa pihak berwenang memberikan peringatan para pejabat melalui kasus ini."

Meskipun kasus ini tampaknya telah ditutup oleh penembakan publik terhadap pelaku perdagangan seks kali ini, sumber kedua meyakini bahwa penyelidikan oleh penegak hukum masih terus mengungkap para mahasiswa terlibat dalam kejahatan perdagangan seks.

"Karena pihak berwenang terus menyelidiki mahasiswi di perguruan tinggi di Pyongyang, sulit untuk mengetahui apa akibat dari kasus khusus ini atau seberapa jauh hal itu akan berlanjut. "

Kelompok Kerja Keadilan Transnasional (TJWG), sebuah LSM yang berbasis di Korea Selatan, melaporkan dalam tahun 2019 mengidentifikasi 318 lokasi di Korea Utara yang sudah dijadikan tempat eksekusi publik.

Sekitar 83%  masyarakat mengatakan mereka telah melihat eksekusi dan 53% lainnya mengatakan setidaknya pada satu kesempatan pihak berwenanglah yang memaksa mereka untuk menonton, dengan kerumunan yang berjumlah ribuan.

Menurut laporan tersebut, mereka yang  dieksekusi adalah mereka yang melakukan pelanggaran berkisar "pembunuhan atau percobaan pembunuhan, pencurian tembaga, perdagangan manusia, pencurian sapi dan bentuk properti lainnya, serta kejahatan ekonomi."

Reporter: Vitaloca Cindrauli Sitompul