Liputan6.com, Tel Aviv - Israel dan Uni Emirat Arab pada Kamis, 13 Agustus 2020 mengumumkan bahwa mereka akan kembali menjalin hubungan diplomatik dan menciptakan hubungan baru serta lebih luas. Hal ini disebut sebagai sebuah langkah yang membentuk kembali tatanan politik Timur Tengah dari masalah Palestina hingga perang melawan Iran.
Di bawah perjanjian, yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump, Israel setuju untuk menangguhkan rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat yang diduduki, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (14/8/2020).
Ini juga memperkuat penentangan terhadap kekuatan regional Iran, yang dipandang UEA, Israel, dan Amerika Serikat sebagai ancaman utama di Timur Tengah yang dilanda konflik.
Baca Juga
Advertisement
Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994. Tetapi UEA, bersama dengan sebagian besar negara Arab lainnya, tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik atau ekonomi formal dengannya sampai sekarang.
UEA menjadi negara Teluk Arab pertama yang mencapai kesepakatan seperti itu dengan Israel.
Pejabat dari tiga negara menyebut kesepakatan itu "bersejarah" dan terobosan menuju perdamaian. Namun para pemimpin Palestina, yang tampaknya terkejut, mengecamnya sebagai "tusukan di belakang" bagi perjuangan mereka.
Sebuah pernyataan mengatakan Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed telah "menyetujui normalisasi penuh hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab".
Kesepakatan itu akan memungkinkan kedua negara "untuk memetakan jalur baru yang akan membuka potensi besar di kawasan itu," katanya.
Israel dan UEA diharapkan segera bertukar duta besar dan kedutaan besar. Upacara penandatanganan akan diadakan di Gedung Putih.
Sebagai hasil dari terobosan diplomatik ini dan atas permintaan Presiden Trump dengan dukungan dari Uni Emirat Arab, Israel akan menangguhkan deklarasi kedaulatan atas wilayah Tepi Barat.
Trump mengatakan perjanjian itu menyatukan "dua mitra terdekat Amerika di kawasan" dan mewakili "langkah signifikan untuk membangun Timur Tengah yang lebih damai, aman, dan makmur."
UEA mengatakan, akan tetap menjadi pendukung kuat rakyat Palestina, yang berharap menciptakan negara merdeka di Tepi Barat yang diduduki, seperti Gaza dan Yerusalem Timur.
Kesepakatan itu juga bisa menjadi dorongan pribadi untuk Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi dan yang popularitas domestiknya menurun karena penanganannya terhadap pandemi virus corona.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Netanyahu mengatakan kesepakatan itu akan mengarah pada "perdamaian penuh dan formal" dengan UEA dan menyuarakan harapan bahwa negara-negara lain di kawasan itu akan mengikuti teladannya.
Itu juga berarti menyetujui permintaan dari Trump untuk "menunggu sementara" untuk melaksanakan janji aneksasinya, kata Netanyahu.
"Ini momen yang sangat menarik, momen bersejarah untuk perdamaian di Timur Tengah," PM Israel menambahkan.
Simak video pilihan berikut:
Penolakan Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, bagaimanapun, menolak kesepakatan tersebut. Juru bicara Abu Rudeineh, membaca dari pernyataan di luar markas Abbas di Ramallah di Tepi Barat, mengatakan itu adalah "pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa dan perjuangan Palestina".
Ditanya apakah pemimpin Palestina telah mengetahui kesepakatan itu akan datang, negosiator veteran Hanan Ashrawi mengatakan: "Tidak. Kami dibutakan. Ini benar-benar intrik penjualan."
Di Gaza, Fawzi Barhoum, juru bicara kelompok Islam bersenjata Hamas, mengatakan: "Normalisasi adalah tusukan dari belakang perjuangan Palestina dan itu hanya mendukung Israel."
Sheikh Mohammed bin Zayed dari UEA mengatakan perjanjian itu akan menghentikan aneksasi Israel lebih lanjut atas wilayah Palestina, di mana Israel telah menunggu lampu hijau dari Washington.
Pejabat senior UEA Anwar Gargash mengatakan kesepakatan itu membantu meredakan apa yang disebutnya bom waktu. Gargash mendesak Israel dan Palestina untuk kembali ke meja perundingan.
Advertisement
