Liputan6.com, Jakarta - Dalam Pidato Kenegaraa di Sidang Paripurna MPR/DPR RI, Presiden Jokowi menekankan kepada seluruh pihak untuk melakukan reformasi fundamental di berbagai sektor. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penanganan krisis Covid-19.
Tidak hanya reformasi di bidang kesehatam, melainkan juga perlu dilakukan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dan sektor pangan.
Advertisement
"Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan haruskita tingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri," kata Jokowi di Gedung MOR/DPR, Jumat (14/8/2020).
Jokowi menegaskan, efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.
Saat ini, Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.
"Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional," tegas Jokowi.
Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain.
Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Mentan Sebut Program Food Estate di Kalteng untuk Ketahanan Pangan
Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius pada program Food Estate. Didampingi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Presiden Jokowi meninjau lokasi lahan rawa pengembangan Food Estate atau lumbung pangan dan saluran primer induk UPT A5, di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (09/07).
Selain Mentan, Presiden juga didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Turut hadir Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Program pengembangan Food Estate yang dilakukan di lahan seluas 165 ribu hektar (ha) ini melibatkan beberapa Kementerian. Selain Kementerian Pertanian, ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa PDTT.
Mentan SYL mengatakan program Food Estate dilakukan untuk mengamankan ketersediaan beras dalam negeri. Sehingga kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri.
"Presiden Jokowi menginstruksikan kepada saya untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan. Dengan potensi lahan rawa yang kini dapat menjadi lahan pertanian produktif, kita yakin membangun lumbung pangan di Kalimantan Tengah ini," kata Syahrul.
Proyek Food Estate kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165 ribu hektar. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
Advertisement
