Liputan6.com, Jakarta - Plt Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, menyatakan pihaknya terus memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Hal dilakukan KPK guna meyakinkan aliran dana bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak diselewengkan
"KPK memantau dengan tim yang dibentuk pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja bersama gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah. Ini dalam upaya pencegahan di masa pandemi," tulis Ipi dalam siaran pers diterima, Jumat (14/8/2020).
Advertisement
Ipi menambahkan, dari hasil analisis terkait proporsi, alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan anggaran, KPK memberikan rekomendasi agar potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan di luar penanganan Covid-19 atau belanja di luar perencanaan dan kebutuhan, dapat dihindari.
"KPK memberikan pendampingan dan pendapat terkait kendala teknis yang dihadapi gugus tugas. Salah satu lingkupnya adalah terkait proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) termasuk pengadaan APD," helas Ipi.
Menurut catatan KPK, lanjut Ipi, pada masa darurat periode April – Juni, saat barang langka di pasaran dan harga telah jauh berbeda dari kondisi normal, KPK telah mengingatkan untuk tetap berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi PBJ, akuntabel dan harga terbaik sesuai peraturan.
Menurut Ipi, hal itu digalakkan KPK karena berpotensi terjadinya peluang korupsi karena minimnya transparansi dan akuntabilitas.
"Melalui 3 surat edaran KPK mengimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah agar transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat terkait realokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, penyelenggaraan bantuan sosial (bansos), pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah dari masyarakat," terang Ipi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
4 Permasalahan
Hingga saat ini, sambug Ipi, kajian KPK terkait Kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian/Lembaga di tahun 2012, ada 4 permasalahan sering terjadi saat proses pemberian bansos. Pertama, ketidaktepatan targeting penerima, dua, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antar institusi pengelola bantuan, tiga, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan, dan keempat, masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan.
"Karenanya, dalam kondisi pandemi saat ini KPK masih menaruh perhatian serius dalam pengelolaan bansos yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (social safety net)," Ipi menandasi.
Berikut daftar mitigasi KPK mencegah risiko potensi korupsi dalam pengelolaan bansos.
1. Data fiktif dan tidak memenuhi syarat
2. Benturan kepentingan dari para pelaksana di pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pemerasan oleh pelaksana kepada warga penerima, sehingga warga tidak menerima bansos
4. Timbulnya potensi gratifikasi atau penyuapan dalam pemilihan penyedia tertentu untuk penyaluran bansos.
5. Penggelapan bantuan. Penyaluran bansos terutama pada kondisi bencana, terkadang mengalami hambatan saat distribusi untuk sampai langsung ke penerima. Sebab Bansos berupa barang maupun uang bisa jadi diselewengkan oknum tertentu. Hal ini membuat bantuan tidak sampai ke penerima, ataupun penerima sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya berhak mendapatkan bantuan.
6. Menjelang pilkada serentak, KPK juga turut mengawasi potensi benturan kepentingan dari kepala daerah petahana yang memanfaatkan bansos untuk perolehan simpati warga demi kepentingan politik praktis.
7. KPK khususnya dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan monitor, akan terus mengawal implementasi program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Advertisement
