Liputan6.com, Bandung - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akan ditutup selama dua pekan. Penutupan sementara Gedung DPRD Jabar itu dilakukan menyusul terpaparnya 38 orang pegawai dan anggota DPRD Jabar atas corona (Covid-19).
Baca Juga
Advertisement
Sekretaris DPRD Jabar Ida Wahida Hidayati mengatakan, mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 terdiri dari tujuh anggota DPRD, sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 22 non PNS.
"Betul, kita ada 38 orang yang terpapar positif Covid-19. Jadi dari DPRD ini hasil swab yang dilaksanakan pada 12 Agustus. Baru tadi sore baru keluar hasil tes swabnya dan dikabarkan ada 38 yang terpapar Covid-19," tutur Ida saat dihubungi Jumat (14/8/2020) malam.
Ida menuturkan, tes swab yang dilakukan tersebut diikuti sebanyak 277 orang. Sebanyak 119 di antaranya anggota DPRD Jabar.
Sebanyak 38 orang yang dinyatakan terpapar corona telah menjalani isolasi secara ketat. Sebagian bahkan menjalani isolasi di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kota Cimahi.
"Langsung isolasi, kita kirim ke BPSDM. Untuk yang anggota dewan isolasi mandiri di rumah masing-masing," jelasnya.
Atas kasus Covid-19 ini, Ida mengatakan pihaknya langsung menutup sementara Gedung DPRD Jabar mulai malam ini. Hal itu dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus.
"Statusnya secara resmi akan diumumkan oleh Pak Ketua Dewan jam 16.00 WIB besok. Untuk sementara ditutup mulai malam ini dari kegiatan-kegiatan," ujarnya.
Terkait pelacakan kontak erat, Ida menuturkan DPRD Jabar telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar. Pelacakan kontak erat dilakukan untuk mengetahui peta penularan virus dan upaya selanjutnya.
"Kita kerja sama dengan gugus tugas Jabar. Kita sedang melacak siapa saja orang yang kontak erat dengan mereka yang terpapar Covid-19,” jelasnya.
Sampai saat ini, pihaknya menyerahkan penelusuran penyebab penularan Covid-19 di DPRD kepada gugus tugas. Menurutnya, selama ini Kantor DPRD banyak didatangi orang dengan berbagai keperluan.
"Kalau penyebabnya tidak bisa terdeteksi. Di kantor DPRD banyak lalu lalang, ada banyak yang melakukan penyampaian aspirasi masyarakat, banyak melaksanakan tugas dari luar kantor untuk melakukan desk dengan OPD karena kita sedang pembahasan RKUA PPAS," kata Ida.
