Liputan6.com, Jakarta Lembaga penelitian Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), hari ini merilis hasil surveinya, terkait penerapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) oleh pemerintah, salah satunya terkait warga yang bisa mengakses internet.
SMRC menyebutkan, 24% responden tidak memiliki akses internet, sementara 76% memiliki akses internet. Dari yang memiliki akses internet, hampir semuanya, 95,1%, mengakses internet lewat handphone/smartphone. Di samping lewat smartphone, ada sekitar 25,5% responden yang mengakses internet lewat laptop.
Advertisement
"Yang paling harus diperhatikan, kesenjangan akses internet akan mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan berdasarkan kelas sosial ekonomi warga," kata Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati Wardi, Selasa (18/8/2020).
Sebagai bukti, dia menunjukan, ada 20% responden yang anggota keluargnya masih bersekolah atau kuliah namun tak memiliki akses internet. Sedangkan sisanya memiliki akses.
"Jadi ada 20% yang terhambat kegiatan belajarnya semata-mata karena mereka tidak memiliki akses teknologi," ungkap Tati.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Beberapa Wilayah
Tati menuturkan, dari hasil penelitian lembaganya, ada sekitar 96% warga DKI dan Banten yang memiliki akses internet. Namun persentase warga yang memiliki akses internet di luar DKI dan Banten jauh lebih rendah, misalnya Jawa barat 71%, Jawa Tengah dan DIY 72%, Jawa Timur 74%, Bali dan Nusa Tenggara 77%, Sumatera 76%. Menyusul Sulawesi 71%, Kalimantan 79%, dan Maluku serta Papua 77%.
Kesenjangan ini semakin terasa kalau dilihat kecenderungan latar belakang pendidikan. Hanya 50% responden berpendidikan SD memiliki akses internet, sementara di kalangan berpendidikan SMP naik menjadi 69%, kalangan berpendidikan SMA 88%, dan di kalangan berpendidikan perguruan tinggi mencapai 96%.
"Anak-anak dari orang tua dengan kelas sosial ekonomi lebih rendah di luar Jakarta dan sekitarnya akan semakin tertinggal terutama karena akses teknologi," jelas Tati.
Karena itu, berdasarkan survei yang dilakukan 5-8 Agustus 2020 dengan melibatkan 2.201 responden yang dipilih secara acak, dan dengan margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,1% tersebut, meminta pemerintah harus segera mengatasinya.
"Pemerintah nampaknya perlu menyiapkan langkah-langkah serius untuk mencegah jangan sampai mereka yang datang dari kalangan menengah ke bawah semakin tertinggal karena penerapan belajar jarak jauh," pungkasnya.
Advertisement
