7 Perkembangan Terkini Penanganan Kasus Covid-19 di Indonesia

Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada peningkatan dari zona beresiko rendah, menjadi sedang dalam sepekan terakhir.

Menurut dia, data penyebaran zona Covid-19 ini bisa dilihat dari 9 sampai per 16 Agustus 2020. Di mana dia meminta ini harus menjadi perhatian.

"Ada daerah berisiko rendah yang naik menjadi sedang sebanyak 49 kabupaten/kota. Jadi terjadi clustering dengan resiko sedang. Ini perlu jadi perhatian," kata Wiku saat jumpa pers secara daring di Istana Negara Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020.

Meski demikian, dia menuturkan, ada 18 kabupaten/kota yang dari zona merah dan kuning, menjadi oranye atau ke resiko sedang.

"Hal itu tercatat sebagai sebuah perbaikan," ucap Wiku.

Total, dia menjelaskan, masih ada 29 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori resiko tinggi Covid-19.

"Resiko sedang 237 kabupaten/kota, ini datanya meningkat. Pada resiko rendah 174 kabupaten/kota. Dan tak ada kasus menurun 42 kabupaten/kota, dan tak terdampak ada 32 kabupaten/kota. Ini data per update 16 Agustus 2020," tutur Wiku.

Wiku menjelaskan, pihaknya mencatatkan ada perubahan zona Covid-19, khususnya zona sedang dalam 4 pekan terakhir. Yakni, Pekan 12 juli-19 juli terdapat 32,88 persen zona sedang di seluruh Indonesia.

Pekan berikutnya, pada 19 juli-26 juli, terdapat 35,99 persen zona sedang di seluruh Indonesia. Pada pekan ketiga, yakni 26 juli-2 Agustus, terdapat 43 persen di seluruh Indonesia.

Pekan keempat, terdapat kenaikan 19 persen pada 2 Agustus-9 Agustus. Dan pada periode 9 Agustus hingga 16 Agustus terdapat 46,11 persen di seluruh Indonesia.

"Ini adalah, jadi mohon pimpinan daerah (selaku) Satgas Daerah, di 49 kabupaten/kota ini, agar dapat menurunkan ke resiko rendah agar secara kolektif indonesia dapat menjadi lebih baik," Wiku menandasi.

Wiku kemudian mengungkapkan perlu transparansi publik terkait kaji etik dan uji klinis obat Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

"Upaya untuk menemukan obat yang tepat, bahkan regimen di Indonesia dilakukan. Salah satunya dari Universitas Airlangga," ujar Wiku.

Menurut dia, dalam menjalankan testing atau uji klinis, transparansi publik sangat terbuka.

"Untuk itu, tentunya Universitas Airlangga dengan dukungan dari lain juga pasti tidak keberatan untuk bisa menjelaskan, bagaimana kaji etik berlangsung dan uji klinis yang sedang dijalankan," ucap Wiku.

Ia melanjutkan, uji klinis obat Covid-19 juga harus dijalankan sesuai protokol yang benar, yakni berstandar internasional agar memberikan perlindungan yang baik.

"Dalam arti, aman dan efektif. Obatnya sendiri efektif untuk menyembuhkan. Walaupun begitu, sampai dengan sekarang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menentukan obat Covid-19 mana yang paling efektif bisa menyembuhkan Corona," kata Wiku.

Wiku merilis perkembangan terbaru soal vaksin yang tengah dikerjakan oleh anak bangsa. Diketahui, Lembaga Eijkman tengah mengembangkan penemuan vaksin Covid-19 yang dinamakan vaksin merah putih.

"Perkembangan vaksin oleh Lembaga Eijkman, ini kerja sama Lembaga Eijkman dengan Bio Farma dan berharap bahwa dengan pengembangan ini, Indonesia akan memiliki vaksinnya sendiri," kata Wiku.

Wiku melanjutkan, selain pengembangan vaksin dalam negeri, Indonesia juga bekerja sama dengan kolaborasi internasional yang dilakukan dengan berbagai pihak. Seperti, Bio Farma dengan Sinovac yang saat ini masih dilakukan uji klinis fase ketiga.

"Kita juga menjajaki, Kalbe Farma dengan Genexine, ini perusahaan biotech dari Korsel, mereka mengembangkan vaksin bernama GX19 dan tengah melakukan uji klinis fase 2 di akhir tahun ini," ucap Wiku.

Terakhir, Indonesia melalui Kimia Farma juga melakukan penjajakan dengan G42, perusahaan teknologi dari UEA dan Sinopharm, untuk kandidat vaksin yang telah melalui uji klinis satu dan dua.

"Pemerintah terbuka dan proaktif unuk kerja sama dengan berbagai negara dan perusahaan untuk mendukung lahirnya vaksin Covid-19," Wiku menandasi.

Wiku menyebut, pemerintah akan segera mengatur tarif tes usap atau swab Covid-19, agar tidak terlalu tinggi harganya di setiap fasilitas kesehatan.

Menurut dia, dengan diaturnya tarif tes usap tersebut, maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan tes mandiri.

"Kami juga akan segera melakukan pengaturan terhadap harga agar tidak terlalu tinggi," kata Wiku.

Dia pun mengingatkan, bagi pasien positif Covid-19 yang melakukan tes kesehatan di rumah sakit rujukan pemerintah, tidak dipungut biaya atau gratis. Baik itu rapid test maupun swab test.

"Ini menjadi tanggungan pemerintah," jelas Wiku.

Wiku meminta pemerintah daerah Bali memperhatikan tahapan prakondisi sebelum membuka wilayahnya untuk wisatawan, di mana berencana akan dibuka untuk wisatawan asing 11 September 2020.

"Tentunya Pemda Bali baik itu provinsi maupun kabupetan atau kotanya harus betul-betul melakukan proses bertahap. Pertama adalah melakukan prakondisi," kata dia.

Dia menuturkan, dalam tahapan tersebut, Pemda Bali harus memastikan fasilitas kesehatannya sudah siap menampung pasien Covid-19.

Disaat bersamaan, juga bisa melakukan tes sesuai standar WHO, yakni 1.000 orang per satu juta penduduk setiap minggu.

Selain itu, Wiku juga menyinggung kesiapan transportasinya, baik udara, darat, dan laut, yang bisa menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

"Kemudian fasilitas dari wisata itu sendiri sudah bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, begitu juga transportasinya baik udara, darat dan laut yang ada di sana," jelas Wiku.

Wiku juga menjelaskan, jika seluruh fasilitas kesehatan, usaha dan transportasi sudah siap menyambut wisatawan mancanegara, Pemda Bali harus melakukan simulasi.

Tujuannya ini dilakukan, untuk mengevaluasi kesiapan seluruh kawasan yang ada di wilayah tersebut.

Tahap berikutnya melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi prioritas untuk dibuka. Setelah pemetaan, Pemda Bali harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Ini semua harus dilakukan dengan baik dan berkoordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pembukaan wisata ini dilakukan secara bertahap dan bertanggung jawab," jelas Wiku.