Tarik-tarikan Hak Kepemilikan Hutan Adat Pubabu, Warga Besipae Jadi Korban?

Liputan6.com, Kupang - Persoalan hak kepemilikan hutan adat Pubabu selama 12 tahun terus berlanjut hingga masa kepimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sesuai rilis yang diterima Liputan6.com dari, Aliansi Solidaritas Besipae (ASAB), yang ditandatangani, koordinator umum, Fadly Anetong dan koordinator lapangan, Yufen Ernesto Bria, konflik ini berawal pada Minggu, 9 Februari 2020 lalu, rombongan pemerintah yang di pimpin Gubernur Viktor bersama beberapa investor mengendarai sekitar 12 mobil memasuki kompleks bangunan instalasi peternakan yang sekarang telah di tempati oleh masyarakat.

Menurut mereka, kedatangan gubernur membuat masyarakat marah, kerena selain tujuan pemerintah yang ingin mengusir masyarakat dari kawasan, kedatangan rombongan tanpa pemberitahuan seakan tidak menghargai masyarakat hutan adat Pubabu.

Hal lain yang membuat masyarakat kecewa adalah tidak adanya sosialisasi terkait rehab bangunan, padahal pemerintah tahu bahwa bangunan tersebut telah di tempati oleh masyarakat. Situasi ini membuat masyarakat Pubabu melakukan pemblokiran jalan bertujuan untuk menahan kedatangan rombongan Gubernur yang akan kembali ke kupang agar masyarakat dapat bertemu langsung dengan gubernur.

Aksi pemblokiran ini ditambah dengan aksi telanjang dada yang dilakukan oleh ibu-ibu sebagai bentuk perlawanan mereka. Konflik terus berlanjut sampai pada Selasa 12 Mei 2020.

Rombongan pemerintah yang dipimpin langsung Gubernur Viktor kembali mendatangi kompleks instalasi peternakan Pubabu. Lagi-lagi, kedatangan rombongan pemerintah ditolak oleh masyarakat setempat. Beberapa ibu-ibu bahkan melakukan aksi telanjang dada sebagai bentuk penolakan keras terhadap kedatangan gubernur NTT.

Namun, gubernur tetap bersikeras untuk masuk ke dalam kompleks instalasi peternakan yang telah di duduki masyarakat setempat sampai akhirnya gubernur menaiki pagar kayu depan kompleks yang dibuat masyarakat sebagai cara masuk ke dalam kompleks instalasi. Saat itu, gubernur mengancam jika masyarakat adat Pubabu terus melakukan aksi penolakan maka nyawa salah seorang aktivis masyarakat adat Pubabu akan dihilangkan.

Kesepakatan Sepihak

Menurut Fadly dan Yufen, masyarakat adat Pubabu mendapat pukulan keras dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah provinsi yang di dalamnya ada tiga poin yaitu, pendataan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan, penertiban dan merelokasi masyarakat.

Terhadap isi kesepakatan itu, masyarakat menganggap bahwa kesepakatan yang dibuat adalah bersifat sepihak, tidak pernah melibatkan masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik hutan adat Pubabu. Ironisnya, ketika pemerintah bersama dinas peternakan sejak 3-13 Agustus 2020 berkantor di lokasi hutan yang masih berkonflik.

Pada Selasa, 4 Agustus 2020, pemprov NTT tiba di Pubabu dan berdiskusi bersama masyarakat. Namun, tidak ada kesepakatan bersama. Selanjutnya pemprov memaksa membongkar rumah pertemuan depan instalasi peternakan setelah selesai membongkar kemudian mereka membangun tenda-tenda untuk berkantor selama 10 hari.

Dari situasi ini terlihat bahwa monopoli dan perampasan tanah telah mengakibatkan masyarakat kehilangan aksesnya atas tanah yang artinya kehilangan hidup.

Di tengah situasi pandemi covid-19 dan juga perubahan iklim cuaca dan intensitas curah hujan yang dapat mengakibatkan masyarakat terancam gagal panen, Pemerintah NTT justru tidak memperdulikan kehidupan masyarakat adat pubabu yang mayoritas bekerja sebagai kaum tani dan kaum tani memerlukan tanah untuk bisa hidup.

Tindakan penggusuran yang disertai teror dan intimidasi terhadap masyarakat adat Pubabu merupakan bukti nyata bahwa Pemprov NTT anti terhadap rakyat dan lebih mementingkan investor.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini