Liputan6.com, Jakarta Empat Perusahaan BUMN dituding melakukan monopoli jasa bongkar muat di pelabuhan. Mereka adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV. Tudingan tersebut muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Menanggapi itu, keempat Direktur Utama Pelindo angkat bicara. Mereka kompak menyatakan perusahaan plat merah ini memberikan ruang bagi perusahaan swasta dan masyarakat terlibat dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
Advertisement
"Ini fakta kita tetap konsen buat kerja sama," kata Direktur Utama Pelindo I, Dani Rusli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Dani membeberkan, di Pelabuhan Belawan - Sumatera Utara, Pelindo I hanya mengelola 20 persen aktivitas bongkar muat. Sisanya, 80 persen dikelola Perusahaan Bongkar Muat (PMB). Di Pelabuhan Dumai - Riau, Pelindo I hanya mengelola 15 persen dan 85 persen dikelola PBM. Di Lhokseumawe, Pelindo I mengelola 60 persen dan 40 persen dikelola oleh PBM.
Di Pelabuhan Tanjung Pinang-Riau Pelindo I mengelola 25 persen dan PBM 75 persen. Sementara Pelabuhan Malahayati di Aceh 80 persen dikuasai Pelindo I dan 20 persen dikelola PBM. Kerja sama pengelolaan bongkar muat barang ini dilakukan Pelindo I dengan 80 perusahaan.
"Total kerjasama ini dengan 80 perusahaan," kata Dani.
Dia melanjutkan, secara prinsip, hal yang sama juga dilakukan tiga perusahaan BUMN lainnya. Kerja sama yang dilakukan perusahaan BUMN hanya dalam bentuk sistem bukan teknis secara operasional. Perusahaan BUMN bertanggung jawab dalam pencatatan melalui konsesi.
"Kebetulan manajemen di kita administrasinya lengkap dan berdasarkan kontribusinya ini ke pemerintah ini melalui konsesi, jadi memang kembalinya ke pemerintah dan pencatatannya mungkin bisa lebih rapi," tutur Dani.
Merdeka.com
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Bukti Lain
Empat terminal pelabuhan di Jawa Timur juga melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta dalam aktivitas bongkar muat. Direktur Utama Pelindo III, Saefudin Noer mengatakan pihaknya membagi dua jenis pengelola general cargo yakni Pelindo dan non Pelindo. Berdasarkan data, pengelolaan bongkar muat di pelabuhan justru didominasi oleh non Pelindo.
"Berdasarkan data kami, non Pelindonya justri mendominasi," kata Saefudin.
Aktivitas bongkar muat di Jawa Timur sebagian besar tidak dikelola Pelindo III. Saefudin merincikan, di Gresik 79 persen, di Pelabuhan Terminal Jamrud 90 persen, di Pelabuhan terminal Mirah 97 persen dan pelabuhan terminal Nilam 100 persen.
"Jadi memang lebih banyak bukan Pelindo yang mengerjakan," sambung Saefudin.
Sementara itu Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi mengatakan pihaknya mengelola 55 persen aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Sisanya dikerjakan oleh PBM.
"Jadi relatif kita masih berikan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan bongkar muat untuk bekerja di wilayah kami," kata dia.
Meski mengelola aktivitas bongkar muat lebih banyak, namun Prasetyadi menyebut, pendapatan dari jenis usaha ini tidak banyak. Sebab, 60- 70 persen pendapatan dibayarkan untuk pekerja bongkar muat.
"Kurang lebih hampir 60-70 persen pendapatan kami itu untuk membayar TKBM. Jadi sebenarnya kita konsen ke masyarakat kecil," katanya mengakhiri.
Advertisement
