Liputan6.com, Jakarta - Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan berdasarkan hasil survei LIPI pada Juni 2020, 47,13 persen UMKM yang mampu bertahan sampai Agustus 2020.
“Survey LIPI pada Juni 2020 menunjukkan bahwa 47,13 persen yang mampu bertahan sampai Agustus yang kita prediksi saat itu. Daya tahan dan daya saing UMKM dulu begitu kuat kini seperti lenyap begitu saja karena dampak covid-19 ini,” kata Tri dalam webinar Kebijakan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Strategi Pemulihan Pasca-Pandemi, Rabu (26/8/2020).
Advertisement
Lanjutnya, saat ini kekuatan imunitas UMKM akibat pandemi covid-19 ini menurun drastis, seiring dengan berbagai disrupsi. UMKM semakin berat di semua sektor baik primer, sekunder dan tersier. Hal ini terlihat dari semakin melemahnya dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
“Jangankan untuk ekspor, untuk memenuhi dalam negeri pun semakin melemah sehingga untuk bertahan saja sudah sulit,”ujarnya.
Kendati begitu, dirinya optimis dunia usaha skala besar, memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan menjalin kemitraan bersama UMKM di Indonesia.
Menurutnya, UMKM merupakan entitas bisnis yang bisa menjadi simbol sekaligus instrumen utama dalam proses menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Apalagi pada sidang tahunan MPR 14 Agustus 2020 lalu, dalam pidato kenegaraannya Presiden Joko Widodo menunjukkan keberpihakan dalam upaya melaksanakan proses pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan ini melalui berbagai instrumen kawasan industri yang melibatkan kewirausahaan swasta lokal UMKM di pelosok negeri.
Dirinya meyakini, diperlukan sinergi semua elemen bangsa untuk bangkit dari keterpurukan dampak covid-19 ini. Bangkit ini tidak hanya terkait bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, melainkan bagaimana mendistribusikan dan mengubah pola pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sebagai Lembaga Ilmu pengetahuan LIPI melihat kontraksi ekonomi yang terjadi dalam masa pandemi covid-19 ini tentu adalah hal yang wajar tidak bisa kita elakkan, karena terjadi disrupsi secara masif baik dari sisi permintaan maupun penawaran supply dan demand,” pungkasnya.
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Bansos Rp 2,4 Juta untuk UMKM Cair Pekan Ini
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pekan ini pemerintah akan mulai mencairkan subsidi gaji karyawan dan bantuan sosial (Bansos) produktif kepada usaha mikro.
Melalui percepatan penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diharapkan dapat menolong ekonomi sebagian masyarakat yang selama ini terdampak pandemi virus corona.
“Pemerintah mempercepat anggaran dua program baru selama sebulan ini akan diluncurkan pada minggu ini yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang semuanya sudah disiapkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).
Adapun subsidi gaji yang diberikan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja. Syaratnya, memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan terdaftar dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Sedangkan, untuk penerima Bansos produktif diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Program baru ini akan menyasar kepada 12 juta pengusaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan.
Kedua program tersebut masuk dalam skup usulan baru dari program dukungan kepada sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki anggaran sebesar Rp 106,05 triliun. Namun, yang baru ada DIPA sebesar Rp 94,73 triliun. Sisanya, Rp 11,32 triliun belum ada DIPA.
Selain subsidi gaji dan Bansos produktif, untuk mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah juga mendorong dari sisi sektor pariwisata. Menkeu bilang, saat ini Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sedang mengusulkan beberapa daerah penerima hibah pariwisata.
Upaya percepatan selanjutnya, yakni pinjaman dari delapan daerah dengan anggaran sebesar Rp 12,25 triliun. Ini bertujuan untuk menyokong ekonomi di daerah yang terdampak pandemi virus corona.
“Agar seluruh anggaran Rp 106,05 triliun terserap dengan baik maka September-Desember 2020 rata-rata penyerapannya harus 11,2 persen,” pungkas Menkeu.
Advertisement
