Liputan6.com, Jakarta - Kemandirian pasokan pangan suatu negara diuji ketika virus corona menyebar di dunia. Begitu juga dengan Indonesia, meskipun dikenal sebagai negara agraris, namun Indonesia belum memiliki food estate.
"Hingga kini Indonesia belum memiliki food estate," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparannya di forum virtual, Standard Chartered ASEAN Business Forum 2020: Membuka Potensi Kawasan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Advertisement
Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan food estate. Kalimantan dan Sumatera Utara direncanakan bakal menjadi lokasi food estate.
Kawasan food estate di Kalimantan memiliki luas 1 juta hektar. Sementara di Sumatera Utara seluas 40 ribu hektar.
"Di Kalimantan 1 juta hektar dan juga 30.000 - 40.000 hektar di Sumatera Utara," kata dia.
Hal ini pada dasarnya, lanjut Luhut, untuk memastikan negara dapat menyediakan pasokan bahan pangan, bila terjadi sesuatu secara global.
Dalam pertemuan tersebut Luhut meminta negara-negara di ASEAN perlu memperkuat upaya integrasi dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan.
ASEAN harus mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, wajib lindungi sumber daya alam dan mencegah eksploitasi sumber daya.
Selain itu ASEAN juga perlu mendukung investasi di industri hilir dan mendorong negara-negara untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global dalam teknologi hijau yang ramah lingkungan.
Sementara untuk dapat memulihkan kepercayaan pada multilateralisme dan perdagangan global. Luhut menilai ASEAN harus berkomitmen untuk menghindari pembatasan ekspor atas barang-barang penting, seperti peralatan medis dan, khususnya, produk makanan.
Kemudian, untuk mempersiapkan Indonesia dalam perdagangan regional dan global serta menjadi lebih kompetitif, Indonesia telah menyiapkan Omnibus Law yang akan segera disahkan awal bulan depan. Melalui Omnibus Law tersebut, harapannya dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat easy of doing business dari 72 menjadi 50.
Sebagai informasi, dalam forum internasional tersebut hadir pula Menteri Senior dan Menteri Koordinator Kebijakan Sosial / Ketua MAS, Tharman Shanmugaratnam dan CEO Standard Chartered Group, Bill Winters.
Anisyah Al Faqir
Merdeka.com
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Bulog Siapkan Lahan Bangun Gudang Beras di Food Estate Kalteng
Perum Bulog tengah melakukan pembebasan lahan guna membangun gudang penyimpanan beras di Kalimantan Tengah. Kawasan tersebut rencananya akan dikembangkan sebagai lumbung pangan (food estate) baru seluas 165 ribu ha.
Saat ini, Bulog telah mempersiapkan pembangunan tersebut di Kabupaten Pulang Pisau, dimana ada 48 ribu ha lahan di daerah tersebut yang telah aktif memproduksi 4 ton setara beras per ha setiap tahunnya. Selain Gudang, rencananya Bulog juga akan membangun rice milling plan (mesin penggiling padi) di sekitar lokasi tersebut
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan, pembangunan gudang dan rice milling ini segera selesai agar dapat digunakan pada musim tanam Oktober 2020-Maret 2021.
"Dari 165 ribu ha luas proyek food estate yang direncanakan, ada 48 ribu ha sawah di Pulang Pisau yang sudah produksi. Artinya produksi akan banyak, belum daerah-daerah lain yang sekarang mulai tanam, artinya akan menjadi sumber swasembada pangan baru di Indonesia," kata pria yang akrab disapa Buwas tersebut, Selasa (21/7/2020).
Mantan Kepala BNN itu menambahkan, Bulog sudah sering dilibatkan dalam pengerjaan proyek hilirisasi pangan. Nantinya, pembuatan gudang baru ini akan lebih difokuskan untuk penyimpanan pangan dalam bentuk gabah sehingga bisa lebih awet dan siap giling menggunakan fasilitas rice milling
"Kami sangat mengapresiasi Pemerintah dalam mewujudkan lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Nantinya Bulog sebagai bagian dari BUMN Cluster Pangan akan menggarap hilirisasi atau sebagai off taker," ungkapnya.
Menurut dia, potensi lahan food estate yang cukup luas ini memberikan harapan baru untuk swasembada pangan di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi jawaban atas peringatan dari lembaga pangan dunia (FAO) yang menyebutkan adanya potensi krisis pangan akibat kekeringan.
"Saat ini ada 1,4 juta ton beras yang dikelolah oleh Bulog dan cukup untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri," ujar Buwas.
Advertisement
