Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya dinilai dari besar kecilnya jumlah penerima bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi 'Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah' yang merupakan rangkaian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020).
Advertisement
"Kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bansos setiap tahun," ujar Alex.
Menurut Alex, penurunan angka kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya jumlah penerima bansos dan subsidi, seharusnya bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan seorang kepala daerah. Dengan syarat, data penerima bansos dan subsidi sudah akurat dan diperbaharui secara berkala.
"Kami berharap ke depan itu menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan kepala daerah," kata Alex.
Alex, mengatakan, jika alokasi anggaran subsidi dan bansos terus bertambah setiap tahun, itu menandakan kepala daerah telah gagal menekan angka kemiskinan. Hal ini lantaran semakin bertambahnya anggaran bansos berarti jumlah penduduk miskin semakin bertambah.
"Dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subdsidi dan bantuan soasial. Itu harus jelas yang berhak dapat subdisi," kata dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Layak Diberi Insentif
Menurut Alex, seorang kepala daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sudah sepatutnya mendapat apresiasi. Hal ini lantaran kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan berbangsa dan bernegara.
"Saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Kan tujuannya untuk mensejahterkan masyarakat kalau itu berhasil laik dong dapat insentif," kata Alex.
Advertisement
