Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pelopor dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dikatakan Firli dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dengan tema "Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti-Suap" yang disiarkan secara daring, Rabu (26/8/2020).
Advertisement
Firli mengaku sempat menemui Menteri BUMN Erick Thohir untuk memetakan wilayah rawan korupsi di Kementerian BUMN.
"Beberapa waktu lalu kami datang ke kementerian termasuk ke Pak Erick. Pertama yang saya tanyakan, Pak Erick sudah petakan belum wilayah daerah rawan korupsi, beliau bilang sudah," ujar Firli.
Firli juga sempat mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan Erick dalam menjaga BUMN dari pelaku tindak pidana korupsi.
"Kalau sudah apa yang dilakukan? (Kata Erick) Kita sudah mengeluarkan 12 Keputusan Menteri BUMN, termasuk keputusan terkait penerapan manajemen antisuap," kata Firli menirukan jawaban Erick.
Singgung Arahan Presiden
Firli menyinggung arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait perbaikan sistem agar tidak terjadi peluang tindak pidana korupsi.
"Tadi Pak Presiden katakan kepada kami tolong perbaiki sistem, pangkas, jangan dipersulit, jangan berbelit-belit, buat sesederhana mungkin sehingga tidak terjadi peluang untuk korupsi, korupsi terjadi karena sistem yang lemah, sistem buruk, sistem gagal. Itu perlu kita perbaiki," ujar Firli.
Advertisement
