Valid Hingga 94%, Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Kementan Diapresiasi KPK

Liputan6.com, Jakarta Pola pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan Kementerian Pertanian melalui eRDKK dengan sistem By Name By Address yang berbasis NIK, mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi kualitas validasi data tersebut mencapai 94 persen.

Keunggulan sistem distribusi pupuk oleh Kementan terungkap dalam diskusi ‘Praktik Baik Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah’ yang menjadi bagian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020 yang digelar KPK dan disiarkan secara live di kanal Youtube KPK, Rabu (26/08/2020).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu, mengatakan pemanfaatan NIK dalam eRDKK membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih objektif, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan.

“Pertanian sangat penting. Apapun yang dilakukan jika pangan tidak siap maka akan menjadi masalah. Dan di era pandemi Covid-19, yang tumbuh 16,4 persen hanya sektor pertanian. Ekspor kita pun naik terus. Dan yang membuat pertanian bisa seperti itu ada 3 hal, yaitu penggunaan varietas yang baik, budidaya yang benar, dan pupuk yang cukup. Tentu saja ada doa agar cuaca alam bersahabat,” katanya.

Mentan menyebut pupuk menjadi salah satu hal yang sangat menentukan. Apalagi 34 juta petani di Indonesia menggunakan pupuk.

Menurutnya, pupuk bersubsidi sudah berjalan sejak bertahan-tahun lalu. hanya saja, kali ini Kementerian Pertanian melakukan penyempurnaan dalam pola distribusinya dan ini sangat tergantung pada validitas perencanaannya.

“Kali ini, Kita distribusikan pupuk dengan NIK, by name by address. Dan ini penting untuk dilakukan agar kebutuhan semua warga negara terpenuhi. Kebutuhan pupuk by name y address kemudian diajukan dalam eRDKK dan kita lakukan validasi yang panjang dan bertahap. Dan itulah yang membuat kita mendapatkan 94% data valid untuk penerima pupuk bersubsidi,” jelas dia.

Untuk mengawal hal itu, Mentan mengatakan ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu setiap direktorat harus punya program dengan target jelas, harus ada SOP dan semua harus berdasakan NIK, dan tidak boleh ada yang keluar dari aturan.

“Harus dibentuk mindset betapa pentingnya program ini dan harus sampai ke bawah, sampai ke petani, poktan, dan gapoktan,” kata dia.