Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meminta agar para calon wakil kepala daerah yang diusung partainya bisa bekerja sama dengan baik bersama kepala daerah.
Menurutnya, selama ini dirinya kerap melihat wakil kepala daerah belum memberikan peran penting dalam membangun pemerintahan yang berasaskan Pancasila. Padahal peran wakil kepala daerah harusnya mempermudah kepala daerah dalam mengelola suatu wilayah.
Advertisement
"Antara orang pertama, orang kedua, itu nanti kompak. Kalau mau bagi tugas boleh nggak ya, ndak apa-apa. Karena yang jadi wakil itu juga supaya sadar, kenapa kok ada wakil," kata Megawati saat membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan Kedua Menuju Pilkada 2020 yang digelar melalui telekonferensi, Rabu (26/8/2020).
Contoh paling mendasar, lanjutnya, saat wakil kepala daerah bisa menggantikan kepala daerahnya apabila berhalangan hadir dalam suatu kegiatan.
"Jadi suatu saat kalau nomor satu berhalangan, pasti yang masuk adalah wakil. Itulah yang disebut Sekolah Partai, kaderisasi partai," jelas Ketum PDIP ini.
Dalam Sekolah Partai ini, putri Proklamator RI Bung Karno itu mengajarkan bagaimana pasangan calon mendapat beban bersamaan dan mencari solusinya.
Sebab, apabila terpilih nanti, maka yang akan datang setiap hari ialah persoalan. Karena itu, paslon harus terbiasa dengan beban dan mencari solusi lewat falsafah bernegara, yaitu Pancasila.
"Harus diselesaikan dengan yang namanya Pancasila itu. Bagaimana pendidikan, kesehatan rakyat, bagaimana mendapatkan dana. Ini akan saya tugasi untuk mencari di daerah kamu," kata Megawati.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Megawati: Saya dan Pak Jokowi Dibilang PKI
Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengaku sangat heran jika ada yang menuduh Bung Karno, PDIP, hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai komunis.
"Pancasila itu lah tempat kita berpijak untuk politik. Kita ini partai nasionalis. Semua inspirasinya datang dari proklamator kita yang orang boleh saja tak senang, malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan," ungkapnya.
"Saya ini dijadikan anggota DPR 3 kali, berarti 15 tahun, dipotong 2 tahun karena saya jadi Wapres. Saya pertama kali jadi (anggota DPR) itu zaman Pak Harto. Jadi saya kena screening tentara. Kenapa saya bisa lewat (lolos)? Jadi entengnya yang screening saya itu dong yang PKI kalau saya PKI, karena dia yang meloloskan, bukan saya minta. Kedua, kok saya bisa jadi wapres? Setelah jadi wapres, kok saya bisa jadi presiden?" beber Megawati.
"Tapi orang yang nggak senang selalu bilang saya ini PKI. Pak Jokowi dibilang PKI. Nalarnya itu kemana?" tambahnya.
Advertisement
